Kurangi Beban Pemerintah, Ketua DPD RI Usulkan Dana Koruptor untuk Program Makan Bergizi Gratis

SEWAKTU.com – Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan pemanfaatan dana korupsi atau pengemplangan uang negara untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk membantu masyarakat kecil, terutama anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut.

"Bahkan jika perlu, kami akan memberikan masukan kepada pemerintah agar dana dari para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di luar negeri digunakan untuk menyukseskan program MBG," kata Sultan dalam keterangannya, Kamis (16/1).

Baca Juga: Rencana Mulai Beroperasi Februari, Sastra Winara Sebut Bus Listrik Rute Cibinong-Puncak Perlu Dikaji Ulang

Menurut Sultan, jika langkah ini direalisasikan, Presiden Prabowo Subianto dapat dianggap sebagai "Robin Hood" bagi rakyat kecil, dengan mengalihkan kekayaan koruptor untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia menegaskan bahwa usulan ini hanya berupa gagasan yang memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Sultan menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, ia memiliki kewajiban untuk menyuarakan pendapat secara terbuka dan bebas, tentunya dengan tetap menghormati hak-hak warga negara lain.

Baca Juga: Motif Penusukan Aktor Sandy Permana Terkuak, Nanang Gimbal Ternyata Punya Dendam Kesumat Gegara Ini..

Sebagai pimpinan lembaga DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan agar program MBG tidak terkendala baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan teknis.

Sultan juga menyoroti peran pihak swasta dan individu dalam mendukung program MBG.

Ia menyebut, beberapa pihak telah secara rutin membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah, dan pemerintah dapat membuka ruang partisipasi bagi mereka yang mampu secara ekonomi.

"Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang dermawan, gotong royong, dan suka menolong. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk mendukung program MBG," katanya.

Program MBG menargetkan 83 juta anak Indonesia dan membutuhkan anggaran hingga Rp210 triliun.

Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Bogor Desak Kepala Sekolah yang Gelapkan Dana PIP Segera Dicopot