Revisi ini masih dalam tahap pembahasan di DPR dan mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat serta pengamat militer.
Beberapa pihak mendukung aturan ini sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi antara institusi sipil dan militer.
Namun, ada pula yang mengkritik usulan ini karena dikhawatirkan dapat mengganggu profesionalisme TNI serta mengurangi netralitas militer dalam pemerintahan sipil.***
Artikel Terkait
Tanggapai Soal Mega Korupsi Pertamina yang Rugikan Negara 1 Kuadriliun, Soimah: Pak Prabowo, Harusnya Pelaku Digantung!
Ajak Ahmad Muzani Berkunjung Ke Peternak di Bogor, Sastra Sebut Program Susu Gratis Prabowo Untungkan Siswa dan Warga
Baru Dilantik Prabowo Subianto, Bupati Way Kanan Ali Rahman Meninggal Dunia
Prabowo Subianto Gelar Buka Puasa Perdana Bersama Sejumlah Menteri di Istana
Bertemu Presiden Prabowo, Gojek dan Grab Kompak Bakal Berikan THR untuk Ojol
Asyik! Prabowo Pastikan THR untuk ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan 2025 Cair 100 Persen Mulai 17 Maret, Ini Rinciannya