Optimalisasi Pengelolaan APBD, Pemdaprov Jabar Jalin Kolaborasi dengan BPK Dukung Pemeriksaan LKPD 2024

SEWAKTU.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Komitmen tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2024 yang digelar di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Banten, Kota Serang, pada Jumat (11/4/2025).

Selain Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah perwakilan daerah lain, yakni Provinsi Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Baca Juga: Pemprov Jabar Gelar Abdi Nagri Nganjang Ka Warga, Sekda Herman: Pemprov Hadir untuk Layani Masyarakat

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi referensi penting untuk terus mendorong perbaikan dalam tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov Jabar.

“Kami baru saja mengikuti entry meeting atas pemeriksaan LKPD Tahun 2024. Apa yang disampaikan Pak Bobby sangat luar biasa dan akan menjadi rujukan kami dalam menjaga kesesuaian kecukupan, kepatuhan, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Herman usai acara.

Sementara itu, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPK.

Menurutnya, dukungan dari seluruh jajaran pemerintahan sangat dibutuhkan agar hasil pemeriksaan berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Hadapi Tekanan Ekonomi Global, Gubernur Jabar Siapkan Insentif untuk Industri Ekspor

“Berikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan BPK, agar hasilnya bisa mendorong lahirnya kebijakan yang pro rakyat, efektif, dan efisien,” tegas Bobby.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK menjadi bagian penting dalam siklus manajemen keuangan daerah.

Selain menilai kesesuaian pelaksanaan APBD terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), proses ini juga menelaah kepatuhan terhadap aturan, kecukupan pengungkapan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Herman berharap, sinergi bersama BPK dalam pengelolaan keuangan ini pada akhirnya dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.

“Ujung dari semua proses ini, insyaallah, dengan bimbingan dari BPK, masyarakat Jawa Barat bisa semakin sejahtera dan istimewa,” pungkasnya. (ADV)