SEWAKTU.com — Pemerintah Kota Bogor kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Penyerahan hasil audit keuangan ini dilakukan di kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jumat (23/5/2025), dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil serta Wali Kota Bogor Dedie Rachim.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman, menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Baca Juga: Pemkot Bogor dan DPRD Salurkan 65 Kursi Roda Bagi Masyarakat yang Membutuhkan
Meski begitu, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh menjadi ajang seremonial semata, melainkan menjadi pemacu untuk terus melakukan perbaikan sistemik, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan.
“Alhamdulillah, Kota Bogor kembali meraih opini WTP untuk yang kesembilan kalinya. Ini prestasi luar biasa, tapi bukan akhir dari segalanya,” ujarnya.
Sebagai legislator yang telah menjabat selama tiga periode, Adityawarman menggarisbawahi bahwa masih ada catatan-catatan penting yang perlu ditindaklanjuti, khususnya terkait efektivitas penyusunan APBD dan pelaksanaan program prioritas.
“Kami di DPRD akan terus mempertajam fungsi pengawasan dan memastikan proses penganggaran berbasis teknokratis, agar program yang dilahirkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga dan memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor, demi mewujudkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam tata kelola pemerintahan.
“Capaian WTP kesembilan ini adalah bukti komitmen bersama. Maka sinergi ini harus terus dijaga agar prestasi ini berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi warga,” tutupnya.
Dengan perolehan opini WTP yang konsisten ini, Pemkot dan DPRD Kota Bogor menunjukkan komitmen dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan berpihak pada masyarakat. (ADV)
Artikel Terkait
Rapat Paripurna DPRD Bogor Bahas Propemperda dan LKPJ 2024, Bupati Bogor Tekankan Pentingnya Sinergi Pembangunan
Pemkab BogorĀ dan DPRD Bahas Prioritas Pembangunan 2026, Fokus Jalan Tambang hingga TPA Galuga
DPRD dan Pemkot Bogor Sepakat Berantas Minuman Keras Ilegal, Izin Peredaran Dibatasi
Tutup Masa Sidang Kedua, DPRD Kota Bogor Sampaikan Hasil Reses dan Kinerja Dewan
Gelar Rapat Paripurna, DPRD Kota Bogor Keluarkan 23 Rekomendasi Evaluasi atas LKPJ Wali Kota Tahun 2024
Reses Sidang Kedua, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Janji Prioritaskan Aspirasi Warga