Prioritaskan Keselamatan Warga, Rencana Rudy Susmanto Bangun Tiga JPO di Bogor Didukung LPKP

SEWAKTU.com – Rencana pembangunan tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) oleh Pemerintah Kabupaten Bogor menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) yang menilai kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat di jalur-jalur padat dan rawan kecelakaan.

Dukungan ini juga memperkuat langkah Bupati Bogor Rudy Susmanto yang tengah mengajak sektor swasta untuk berkontribusi lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebelum mengandalkan APBD sebagai sumber pembiayaan.

Baca Juga: Rombak Jajaran Kabinet, Ini Daftar Nama 25 Pejabat yang Baru Dilantik Bupati Bogor

Direktur LPKP, Rahmatullah, menegaskan pentingnya kehadiran JPO sebagai fasilitas umum yang mampu melindungi pejalan kaki dari risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya di kawasan ramai seperti Plaza Situ Cibinong dan Gedung Kesenian.

"Menurut pandangan kami secara kelembagaan, pembangunan JPO ini sangat penting. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan fasilitas publik yang aman dan nyaman," ujarnya, Selasa (17/6/2025).

Rahmatullah mengakui dirinya pun kerap merasa was-was saat menyeberang di jalur cepat yang tidak memiliki sarana penyeberangan memadai.

Ia menyebutkan bahwa kelompok rentan seperti ibu-ibu dan lansia kerap mengalami kesulitan serupa.

Lebih lanjut, LPKP mengapresiasi langkah Pemkab Bogor yang mengedepankan pemanfaatan dana CSR dari perusahaan.

Menurut Rahmatullah, arah kebijakan CSR ke pembangunan JPO akan memberikan dampak langsung dan positif bagi masyarakat umum.

Baca Juga: Pemkot Bandung Dukung Pelatihan Kepala Dapur Program MBG, Sinergi Nasional Perkuat Ketahanan Gizi Anak

“CSR jangan hanya dinikmati segelintir orang atau untuk pencitraan saja. Jika diarahkan ke pembangunan fasilitas publik seperti ini, maka manfaatnya jauh lebih luas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Pemkab Bogor untuk memperhatikan pengelolaan JPO setelah dibangun. Pasalnya, di sejumlah kota besar, JPO kerap berubah fungsi menjadi tempat berdagang liar, tempat tinggal tunawisma, bahkan tempat sampah.

“Jangan sampai JPO yang sudah bagus justru disalahgunakan. Pemerintah perlu pastikan kebersihan, kenyamanan, dan keamanan JPO tetap terjaga,” ucapnya.