Sekda Jabar Gandeng 23 Camat di Bekasi, Genjot Digitalisasi Ketenagakerjaan dan Perangi Calo Kerja

SEWAKTU.com — Untuk menekan angka pengangguran sekaligus memberantas praktik percaloan kerja, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menggandeng 23 camat dan lebih dari 60 perusahaan di Kabupaten Bekasi dalam implementasi awal platform digital ketenagakerjaan milik Pemprov Jabar.

Dalam pertemuan yang digelar di kawasan industri MM2100, Blok C, Selasa (24/6/2025), Herman menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih transparan dan efisien.

“Para camat harus mengedukasi warganya, terutama pencari kerja muda, agar aktif menggunakan platform ini. Kita ingin proses rekrutmen yang adil dan bebas dari praktik percaloan,” ujar Herman.

Platform Loker Jawa Barat, yang dapat diakses melalui loker.jabarprov.go.id, dirancang untuk menjadi penghubung antara pencari kerja, dunia usaha, dan lembaga pelatihan.

Baca Juga: Bupati Bogor Apresiasi Kinerja Dua Kapolres Dihadapan Kapolda Jabar, Monumen Hoegeng Jadi Simbol Kolaborasi

Fitur-fitur di dalamnya memungkinkan pengguna melihat lowongan kerja dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi mereka.

Platform ini juga terintegrasi dengan sistem SiapKerja milik Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga pencari kerja cukup login dengan akun yang sama untuk mengakses layanan nasional.

Selain memfasilitasi proses rekrutmen digital, Herman meminta para camat di Bekasi untuk melakukan pendekatan secara personal dalam mengumpulkan data pencari kerja.

“Data harus by name, by address, dan ditindaklanjuti kalau ada respons dari perusahaan. Ini akan mempercepat penempatan tenaga kerja secara langsung,” tegasnya.

Baca Juga: Hadiri Laga Final, Erwan Setiawan Sebut Piala Soeratin Tasikmalaya Jadi Ajang Penemuan Bakat Sepak Bola Jabar

Hentikan Praktik Calo Kerja

Herman juga menyoroti persoalan klasik yang kerap menghantui pencari kerja, yaitu percaloan.

Ia menyebut praktik ini sebagai ancaman nyata bagi keadilan di sektor ketenagakerjaan, di mana banyak calon pekerja diperas dengan pungutan jutaan rupiah demi mendapatkan pekerjaan.

“Calo kerja ini harus kita basmi. Saya minta perusahaan terbuka dalam proses perekrutan dan jangan bermain di balik layar,” kata Herman.