Kolaborasi dengan BPKP Jabar, Pemkab Bogor Gelar Workshop Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa 2025

SEWAKTU.com — Pemkab Bogor bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah, Selasa (14/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kabupaten Bogor dan menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas tata kelola keuangan desa serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Acara dibuka oleh Asisten Administrasi (Asmin) Setda Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi, mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Dalam sambutan yang dibacakannya, Ade menekankan bahwa penguatan kapasitas aparatur desa menjadi prioritas pemerintah daerah agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Bupati Bogor Mantapkan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis, Siapkan 570 Dapur di 2025

“Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan bertanggung jawab,” ujar Ade Jaya Munadi.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki 416 desa dan 19 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa.

Dalam mendukung pembangunan di tingkat desa, Pemkab Bogor terus mengalokasikan anggaran dari APBD sebagai bentuk komitmen terhadap kemajuan dan kemandirian desa.

“APBD merupakan amanah dari masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus memberi dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan warga desa,” tambahnya.

Pemkab Bogor juga mengapresiasi para kepala desa yang telah memanfaatkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagai alat bantu dalam pengelolaan anggaran secara lebih transparan dan efisien.

Baca Juga: Bupati Bogor Dukung PMI Perkuat Layanan Kemanusiaan dan Kejar Akreditasi Unit Transfusi Darah

Dari hasil evaluasi terakhir, Kabupaten Bogor mencatat 206 desa berstatus mandiri, 208 desa maju, dan 2 desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

Pemerintah daerah juga tengah berupaya mengaktifkan kembali 179 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum beroperasi, agar seluruh desa di wilayah Bogor memiliki lembaga ekonomi yang aktif.

“Dengan tata kelola keuangan yang baik, kita optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan,” tutur Ade.