Cerita Warga Soal Aturan Baru Subsidi BBM-LPG 3Kg 2026

Mengapa Harus Berubah?

Pemerintah mengakui, sistem lama terlalu longgar. Tanpa verifikasi data, sulit mengontrol siapa saja penerima subsidi. Selain menimbulkan kebocoran, kondisi ini membuat anggaran subsidi membengkak hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Dengan sistem baru berbasis NIK, data pembelian akan langsung terhubung ke server pemerintah. Ini memastikan tidak ada penerima ganda dan tidak ada LPG bersubsidi yang beredar di pasar bebas.

Tahap Uji Coba dan Edukasi

Pada Oktober 2025, pemerintah memulai uji coba di beberapa daerah. Petugas lapangan dari BPS dan ESDM mendatangi rumah warga untuk memastikan NIK mereka aktif.

Sosialisasi dilakukan lewat kantor desa, posyandu, hingga kelompok PKK. Namun, tantangan tetap ada. Masih banyak warga pedesaan yang belum memahami cara kerja sistem ini. Sebagian bahkan belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.

Lebih dari Sekadar Subsidi

Kebijakan baru ini tak hanya tentang hemat anggaran. Lebih dari itu, ini adalah langkah menuju keadilan sosial. Dengan data yang lebih akurat, subsidi bisa benar-benar membantu mereka yang membutuhkan bukan sekadar mereka yang mampu membelinya.

Selain itu, sistem berbasis NIK juga mendorong transformasi digital sektor energi dan sosial ekonomi di Indonesia. Setiap transaksi akan meninggalkan jejak data, yang kelak berguna untuk perencanaan kebijakan publik yang lebih tepat.

Baca Juga: ESDM Terapkan Skema Tepat Sasaran Subsidi BBM-LPG 3 Kg Mulai 2026

Harapan dari Warga

“Kalau sistemnya adil, saya dukung,” kata Ibu Murni, sambil mengangkat tabung gas kecil di tangannya.

“Yang penting jangan sampai kami yang kecil ini malah tidak kebagian karena salah data,” lanjutnya.

Kekhawatiran itu beralasan. Karena dalam sistem baru, data adalah segalanya.

Siapa pun yang belum terdaftar atau memiliki NIK bermasalah, otomatis tidak bisa membeli LPG 3 kg bersubsidi.