Bupati Bogor Tekankan Percepatan Pemenuhan Dokumen MCP KPK, Target Rampung 100 Persen Akhir Oktober

- Kamis, 16 Oktober 2025 | 15:10 WIB
Pemkab Bogor Kebut Pemenuhan Dokumen Pencegahan Korupsi, Target 100 Persen Bulan Ini. (Foto/Diskominfo Kabupaten Bogor.)
Pemkab Bogor Kebut Pemenuhan Dokumen Pencegahan Korupsi, Target 100 Persen Bulan Ini. (Foto/Diskominfo Kabupaten Bogor.)

SEWAKTU.com Pemkab Bogor mempercepat langkah pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Rabu (15/10), Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan agar seluruh perangkat daerah segera menyelesaikan proses unggah dokumen Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.

Dalam arahannya, Rudy menyoroti rendahnya progres unggahan dokumen MCP yang hingga pertengahan Oktober baru mencapai 294 dokumen dari total 682 dokumen yang harus dilengkapi.

Ia menargetkan agar seluruh dokumen dapat diselesaikan 100 persen sebelum akhir bulan.

Baca Juga: Tindak Lanjut Arahan Presiden, Pemkab Bogor Awasi Legalitas Bangunan Pondok Pesantren

“Hari ini saya minta seluruh SKPD segera mengunggah seluruh dokumen MCP. Jangan tunggu besok, jangan tunda lagi. Kalau ada kendala teknis, Diskominfo harus bantu dan selesaikan hari ini juga,” tegas Rudy di hadapan para kepala perangkat daerah.

Untuk memastikan percepatan, Bupati memerintahkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor memberikan dukungan penuh terhadap kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah, seperti ukuran file yang terlalu besar, kesulitan sistem unggah, hingga kebutuhan kompresi data.

Rudy juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar target peningkatan progres MCP dapat tercapai dalam waktu satu minggu.

Baca Juga: Staycation Ala Desa di Cinangneng Bogor: Asri, Edukatif, dan Bikin Nagih!

“Minggu depan harus ada perubahan signifikan. Kita kejar bersama-sama sampai tuntas 100 persen,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan penyelesaian dokumen bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Rapat koordinasi ini juga membahas pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang digelar oleh KPK RI.

Berdasarkan panduan terbaru, pengisian survei dilakukan secara daring melalui tautan resmi yang dikirimkan langsung kepada peserta.

Baca Juga: Pramuka Kota Bogor Kembali Ukir Prestasi Tingkat Jawa Barat, Dedie Rachim Dapat Lencana Melati

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Muhammad Fajri Ramadhan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

KPK Gelar OTT di Banten, 9 Orang Langsung Diamankan

Kamis, 18 Desember 2025 | 17:42 WIB
X