Datangi BPK Jabar, Dedi Mulyadi Minta Dalami Arus Keuangan Pemprov

SEWAKTU.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).

Kedatangan Dedi, yang akrab disapa KDM, bertujuan meminta lembaga auditor negara itu melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Yang berhak menyatakan apakah ada anggaran yang diendapkan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah BPK, karena mereka memiliki kewenangan untuk melakukan audit,” ujar KDM di hadapan awak media usai pertemuan.

Dedi menjelaskan, audit tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Pemprov Jabar Fokus Bangun Desa Penghasil Pajak di Kawasan Industri, Dedi Mulyadi: Desanya Harus Bersih dan Berkembang

Melalui pemeriksaan menyeluruh, kata dia, publik dapat mengetahui apakah perencanaan serta pengelolaan keuangan Pemprov Jabar sudah dilakukan dengan baik.

“Saat ini audit dari BPK terhadap keuangan Pemprov Jabar sedang berjalan seperti biasanya. Nanti akan terlihat apakah kita memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik — baik dari sisi pendapatan transfer pusat maupun pendapatan asli daerah,” tuturnya.

Selain menilai aspek pendapatan, audit juga mencakup penilaian terhadap pola belanja daerah.

BPK akan menelaah apakah penggunaan anggaran sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan manfaat nyata.

Baca Juga: Rudy Susmanto Dukung Penuh Program PSEL, Bogor Raya Masuk Daftar Tujuh Wilayah Prioritas

“Orientasi kita jelas, agar belanja daerah bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Dedi.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, setiap aktivitas belanja Pemprov Jabar dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses belanja dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, supaya publik tahu uangnya digunakan untuk kepentingan mereka,” kata Dedi menutup keterangannya. (ADV)