Dedi Mulyadi Tegaskan Gerakan Poe Ibu Bukan Pengumpulan Dana Wajib, Tapi Bersifat Sukarela

SEWAKTU.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu bukanlah kebijakan pemerintah untuk memungut uang dari masyarakat.

Gerakan tersebut, kata dia, merupakan bentuk gotong royong berbasis kearifan lokal yang mengajak warga saling membantu dalam menghadapi kesulitan sosial di lingkungannya.

“Tidak ada kebijakan gubernur yang mewajibkan masyarakat, pelajar, pekerja, maupun ASN menyumbang uang Rp1.000. Yang ada hanya ajakan untuk menumbuhkan solidaritas sosial,” ujar Dedi Mulyadi melalui akun media sosialnya, @dedimulyadi71, Senin (6/10).

KDM menjelaskan, gagasan Poe Ibu berangkat dari kepeduliannya terhadap warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, meski biaya pengobatan telah ditanggung pemerintah.

Baca Juga: Jeritan Warga Usai Larangan Tambang KDM Tak Dihiraukan: Bapak Aing, Ini Gimana?

Banyak masyarakat, kata dia, terkendala ongkos transportasi, biaya akomodasi, atau kebutuhan harian saat harus mendampingi anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit.

“Ada yang tidak punya ongkos ke rumah sakit, tidak punya biaya untuk menunggu keluarga yang dirawat, bahkan kesulitan bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta,” ungkapnya.

Untuk menjawab persoalan itu, Dedi mengusulkan agar tiap lingkungan RT membentuk pengelola dana gotong royong yang diisi dari sumbangan sukarela warga.

Setiap rumah bisa menaruh uang Rp1.000 per hari di kotak donasi yang ditempatkan di depan rumah, mirip tradisi beas jimpitan yang telah lama dikenal masyarakat Jawa Barat.

“Nanti kalau ada warga yang sakit dan butuh biaya, uang itu bisa digunakan. Pengelolanya harus transparan, setiap bulan dilaporkan kepada penyumbang. Sekarang sudah mudah karena tiap RT dan RW punya grup WhatsApp,” jelasnya.

Baca Juga: Pimpin Apel Gabungan, Sekda Ajat Minta Perangkat Daerah Siapkan Strategi Hadapi Tantangan Pembangunan

Dedi juga meminta para bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mengoordinasikan aparatur sipil negara (ASN) agar turut berperan aktif melayani masyarakat yang membutuhkan.

Ia mencontohkan, bantuan sederhana seperti menyediakan sepatu bagi anak sekolah yang kurang mampu dapat dilakukan langsung dari inisiatif ASN di wilayahnya.

“Kalau di rumah dinas ada warga yang datang mengadu, ASN bisa langsung membantu. Ini bentuk nyata pelayanan publik yang kita harapkan,” kata Dedi.