Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan pengumpulan dana masyarakat secara kolektif.
Semua dana yang dikelola di tingkat provinsi, lanjutnya, bersumber dari dana operasional gubernur yang memang dialokasikan untuk kepentingan layanan rakyat.
“Tidak ada uang rakyat yang dikumpulkan. Dana operasional gubernur digunakan untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk tingkat provinsi, pengelolaannya dilakukan oleh bendahara yang ditunjuk Sekretaris Daerah,” tuturnya.
Dedi juga menyebut adanya Balai Pananggeuhan, wadah yang menampung sumbangan sukarela dari ASN untuk membantu warga yang membutuhkan.
Ia menegaskan, inisiatif itu tidak terkait dengan APBD maupun APBN.
“Uang itu murni dari para ASN, bukan dari anggaran pemerintah. Tujuannya untuk menolong sesama,” tegasnya.
Menurut Dedi, semangat gotong royong yang diusung dalam Gerakan Poe Ibu sejatinya telah lama hidup di masyarakat Jawa Barat.
Ia berharap inisiatif ini dapat terus berkembang, menjadi gerakan sosial yang memperkuat solidaritas antarwarga.
“Ini bukan kewajiban, hanya ajakan. Hari ini mungkin kita yang membantu orang lain, tapi bisa saja besok kita yang membutuhkan pertolongan. Di situlah pentingnya rasa saling menolong,” pungkasnya. (ADV)
Artikel Terkait
Dedi Mulyadi Dorong Pemetaan Tenaga Kerja, Targetkan Anak Buruh Bisa Jadi Manajer di 2026
Dedi Mulyadi Pastikan Ribuan SDM Lokal Siap Kerja di Pabrik BYD Subang
Atap SMKN 1 Cileungsi Roboh, Dedi Mulyadi Janjikan Besok Langsung Dibangun Kembali
Dedi Mulyadi Tegaskan Tak Layani Aduan Utang Piutang, Fokus Bantu Kesehatan dan Pendidikan
Dedi Mulyadi Tegaskan Dana Operasional Bukan untuk Keperluan Pribadi: Semuanya untuk kepentingan rakyat
Dedi Mulyadi Ingatkan Karawang: Pembangunan Harus Seimbang dan Peka Karakter Wilayah