“Artinya daya belinya tidak hanya ada, tetapi juga bertahan, sustainable. Itu potensi yang harus kita lihat,” kata Farhan.
Ia memastikan Pemkot Bandung akan menindaklanjuti berbagai isu teknis melalui koordinasi lintas perangkat daerah, mulai dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), Dinas KUKM, pemerintah kewilayahan, hingga Dinas Perhubungan.
“Pemerintah memastikan kepastian bersama, kepastian hukum. Sedangkan business model dan pengembangannya itu harus kompak antara pengelola, pengembang, perbankan, dan pedagang,” ujarnya.
Menanggapi kondisi pasar yang kini terbilang sepi, Farhan menegaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Ia berharap kerja sama antara pengelola kawasan, pelaku usaha, dan lembaga keuangan dapat mengembalikan fungsi Pasar Modern Batununggal sebagai pusat perdagangan yang vital bagi warga Bandung.
“Kita sedang berusaha keras supaya ini bisa ramai lagi,” tutup Farhan.***
Artikel Terkait
PKS Dorong Raperda Kesejahteraan Sosial Kota Bandung Lebih Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Sinergi Masyarakat dalam Penegakan Perda Ketertiban Umum
NasDem Apresiasi Pemkot Bandung Atas Inisiasi Raperda Ketertiban Umum
DPRD Kota Bandung Sesuaikan Perda Kesejahteraan Sosial, Targetkan Pelayanan Lebih Cepat
DPRD Kota Bandung Kebut Pembahasan Revisi Perda Kesejahteraan Sosial, Fokus Kuatkan Peran LKS
DPRD Bandung Susun Aturan Baru Pengumpulan Donasi, Perketat Pengawasan LKS dan Donasi Online