Drama OTT Bupati Lampung Tengah, Respons Resmi Partai Ini Bikin Publik Ramai!

Dengan kata lain, Ardito tidak tercatat sebagai kader PDIP ketika OTT dilakukan.

Selain memberikan tanggapan soal OTT, Watoni juga mengingatkan Wakil Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, yang adalah kader PDIP, agar tetap menjalankan tugas pemerintahan sesuai garis organisasi.

"Soal OTT ini, ya kami prihatin. Bagaimanapun, dia pernah kami anggap sebagai salah satu yang terbaik di Lampung Tengah,” tambahnya.

Di titik ini, PDIP menunjukkan sikap dua sisi: empati sebagai pengusung awal, namun tetap menjaga batas formal terkait status kader.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi, Kejari Ungkap Penyalahgunaan Proyek SKPD

Golkar: Hormati Proses Hukum, Tegaskan Sikap Antikorupsi

Berbeda dengan PDIP yang menekankan konteks sejarah politik Ardito, Golkar justru memberikan respons yang lebih normatif dan berhati-hati. Sebagai partai tempat Ardito bernaung saat ini, Golkar berada dalam posisi sensitif.

Ketua Harian DPD Golkar Lampung, Riza Mirhadi, menyampaikan bahwa partainya sepenuhnya menghormati tindakan yang diambil KPK.

"Kami menghargai apa yang dilakukan KPK dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum,” ujar Riza.

Golkar menegaskan bahwa mereka telah menerima laporan resmi terkait OTT yang menjerat Ardito.

Riza menyampaikan bahwa Golkar akan mengikuti perkembangan kasus ini sesuai prosedur hukum.

"Kita terima kejadian ini dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Kita ikuti saja proses hukum dari KPK,” jelasnya.

Pernyataan ini menunjukkan upaya Golkar menjaga sikap moderat sambil menunggu hasil pendalaman penyidik KPK.

Golkar memiliki aturan tegas terkait kader yang tersangkut tindak pidana.

“Golkar tidak pernah mentolerir kader yang terlibat korupsi, narkoba, maupun kejahatan lainnya,” tegas Riza.