SEWAKTU.com -- Setelah B.J. Habibie memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR 1999, Indonesia menghadapi salah satu pemilihan presiden yang paling dramatis dalam sejarah. Sidang Umum MPR berubah menjadi ajang pertarungan politik yang sengit, diwarnai berbagai intrik dan manuver politik.
Pada saat itu, Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, secara tiba-tiba mengundurkan diri dari pencalonan. Kejutan besar terjadi ketika Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, menjadi kandidat utama yang didukung oleh PDIP, pemenang Pemilu 1999. Meskipun demikian, ia harus menghadapi Megawati Soekarnoputri, tokoh kuat dan populer.
Setelah melewati proses yang penuh gejolak, Gus Dur akhirnya terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 1999-2004, dengan mengalahkan Megawati. Megawati menerima kekalahannya dengan anggun, meskipun terlihat jelas bahwa ia terkejut dan terpukul.
Baca Juga: Sepak Terjang Raendi Rayendra, Calon Wali Kota Bogor Berlatar Dokter dan Akademisi
Para pendukung Megawati sempat melakukan aksi protes yang memanas, namun Gus Dur menunjukkan kebijaksanaannya dengan memberikan dukungan kepada Megawati sebagai calon Wakil Presiden. Dalam voting di MPR, Megawati akhirnya terpilih sebagai Wakil Presiden, mengalahkan Hamzah Haz dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kepemimpinan Gus Dur ditandai dengan kebijakan yang visioner namun kontroversial. Salah satu langkah radikal yang diambilnya adalah membubarkan Departemen Penerangan, yang sebelumnya menjadi alat kontrol Orde Baru atas media.
Gus Dur juga membubarkan Departemen Sosial yang dianggap sarang korupsi, dan mencatat sejarah dengan mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek, yang sebelumnya dibatasi di dalam rumah oleh pemerintahan Orde Baru.
Ia juga menetapkan Konfusianisme sebagai agama resmi keenam di Indonesia, yang membuatnya dijuluki sebagai "Bapak Tionghoa" dan "Bapak Pluralisme".
Beberapa kebijakan Gus Dur tuai kontroversi, seperti usul untuk mencabut larangan terhadap Marxisme-Leninisme, menjalin hubungan dengan Israel yang ditentang oleh sebagian besar umat Muslim di Indonesia, dan memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua dengan syarat bendera tersebut berada di bawah bendera Merah Putih.
Baca Juga: Jelang Pelantikan Presiden, Ini Daftar 35 Tokoh yang Diundang Prabowo ke Kediamannya
Kebijakannya dalam menangani kerusuhan Maluku, di mana ia menuduh keterlibatan anggota TNI dan pendanaan oleh pengusaha, semakin memperburuk hubungan dengan militer.
Jelang akhir tahun 2000, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gus Dur mulai meningkat. Amin Rais, yang sebelumnya mendukung Gus Dur, kini menjadi salah satu pengkritik terkeras.
Pada akhir November, sebanyak 155 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. DPR kemudian mengeluarkan nota yang menyerukan Sidang Istimewa MPR, yang memicu protes dari pendukung Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur dan Jakarta.
Gus Dur merespons kritik dengan tindakan tegas, termasuk mencopot Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Nur Mahmudi Ismail sebagai Menteri Kehutanan, karena dianggap tidak sejalan.