SEWAKTU.com – Pemkot Bandung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang digelar dengan tema “Pembinaan dan Pengawasan Aktif dalam Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Rabu (11/12).
Pelaksana Harian Inspektur Kota Bandung, Riki Fachdiar Iskandar, menyampaikan capaian penting dalam pengawasan daerah.
Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan, dari 62 pada September lalu menjadi 87,2 pada Desember ini, dengan target mencapai 92 sebelum akhir tahun.
“Capaian ini mencerminkan keseriusan kami dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Riki.
Inovasi Digital Jadi Andalan
Riki menambahkan, Pemkot Bandung terus mengembangkan inovasi digital untuk memperkuat pengawasan.
Langkah strategis yang telah diambil mencakup integrasi aplikasi pengelolaan pendapatan daerah dan pelaksanaan audit probitas pada proyek-proyek prioritas.
“Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu strategi utama kami untuk meningkatkan efisiensi pengawasan,” ujarnya.
Baca Juga: Dukung UMKM dan Perizinan, Pemerintah Kota Bandung Gelar Gebyar Pelayanan Terpadu 2024
Meski begitu, tantangan seperti keterbatasan jumlah auditor dan kurangnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya pengawasan masih menjadi hambatan.
Namun, Riki optimis bahwa kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi solusi.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyoroti pentingnya inovasi berbasis data untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.