SEWAKTU.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pertemuan Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) sebagai cerminan praktik demokrasi yang sehat dalam proses pembentukan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Nasional I ADPSI dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (5/5/2025).
"Ini bagian dari berdemokrasi para anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia, dan yang menjadi delegasi adalah para ketuanya," ujar Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.
Baca Juga: Dinilai Jadi Penyebab Banjir, Rudy Susmanto Evaluasi Proyek Perumahan PT Dwi Agra Sejahtera
Dalam forum tersebut, KDM turut menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan para Ketua DPRD Provinsi dari seluruh Indonesia, khususnya terkait kendala dalam peningkatan kinerja yang kerap terhambat persoalan anggaran.
"Teman-teman DPRD tadi menyampaikan keinginan untuk meningkatkan kinerja, tapi juga tidak ingin pengeluaran anggaran terlalu besar," kata KDM.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Dedi berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar pengelolaan keuangan di lembaga legislatif tingkat provinsi dapat ditata lebih efisien dan proporsional.
"Harapan saya, nanti akan berkirim surat ke Pak Presiden agar terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan DPRD," tandasnya.
Munas ADPSI dan ASDEPSI ini dihadiri puluhan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, yang membahas berbagai strategi sinergi kelembagaan dan optimalisasi fungsi DPRD sebagai mitra pemerintah daerah. (ADV)