SEWAKTU.com — Integritas ASN menjadi sorotan utama dalam agenda I Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2025 yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), Selasa, 7 Mei 2025.
Tema yang diangkat yaitu “Integritas ASN dalam Membangun Public Trust”.
ASN, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memegang peran penting sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat persatuan bangsa.
Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap ASN dinilai sebagai pondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
"Integritas bukan sekadar jargon, melainkan landasan moral yang mencakup kejujuran, komitmen, profesionalisme, tanggung jawab, dan konsistensi dalam pelayanan," demikian salah satu poin penting yang dibahas dalam pelatihan.
Namun demikian, tantangan dalam membangun kepercayaan publik terhadap ASN masih cukup besar.
Beberapa faktor yang menghambat tumbuhnya kepercayaan antara lain kurangnya transparansi, lambannya birokrasi, serta masih adanya oknum ASN yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Baca Juga: Pemprov DKI Wajibkan ASN Naik Transportasi Umum, Ternyata Ini Tujuannya
Dalam diskusi tersebut, peserta pelatihan juga menyoroti empat aspek utama yang perlu dihadapi ASN dalam membangun kepercayaan masyarakat, yaitu:
- Ancaman, seperti korupsi, politisasi jabatan, dan intervensi kepentingan;
- Tantangan, seperti meningkatkan transparansi, membangun kompetensi, serta menghadapi tekanan eksternal;
- Hambatan, berupa birokrasi kompleks, minimnya sumber daya, dan rendahnya kesadaran publik terhadap integritas ASN;
- Gangguan, termasuk isu negatif, kritik destruktif, dan ketidakpastian kebijakan.
Sebagai solusi, beberapa strategi konkret disoroti sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap ASN, seperti peningkatan profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi informasi, serta penguatan etika dan disiplin kerja.
Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi kunci memperkuat legitimasi ASN sebagai pelayan publik.
Penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran etika juga dipandang sebagai bagian penting untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga integritas lembaga.
“Kepercayaan publik tidak bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan konsistensi, komitmen jangka panjang, dan keberanian untuk berubah. ASN yang dipercaya akan menjadi fondasi kuat pemerintahan yang bersih dan melayani,” demikian kesimpulan dalam forum pelatihan tersebut.