SEWAKTU.com — Pemerintah Kota Bandung tengah menyusun langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan melalui dukungan konkret terhadap sekolah swasta, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Langkah ini diambil untuk merespons tingginya animo masyarakat terhadap sekolah negeri yang selama ini menjadi pilihan utama, sehingga kerap kali menimbulkan ketimpangan daya tampung.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa penyebaran SD negeri di Kota Bandung saat ini sudah cukup merata.
Bahkan, beberapa sekolah negeri mengalami kekurangan murid hingga akhirnya ditutup.
Namun, ia menekankan bahwa tantangan utama bukan terletak pada jumlah sekolah negeri, melainkan bagaimana mengoptimalkan peran sekolah swasta dalam menopang sistem pendidikan kota.
“Kita justru akan fokus membantu sekolah swasta, baik SD maupun SMP. Ini bagian dari upaya bersama agar beban sekolah negeri bisa berkurang,” ujar Farhan usai membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMP Negeri 14 Bandung, Senin, 14 Juli 2025.
Farhan menegaskan, pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kolaborasi dengan pihak swasta sebagai penyelenggara pendidikan.
“Tanggung jawab pendidikan bukan hanya milik pemerintah. Sekolah swasta juga punya peran penting. Maka dari itu, pemerintah akan hadir untuk memastikan mereka mendapat dukungan, terutama di wilayah-wilayah dengan kebutuhan pendidikan yang tinggi,” jelasnya.
Salah satu bentuk dukungan yang tengah dikaji oleh Pemkot Bandung adalah subsidi atau bantuan serupa yang memungkinkan sekolah swasta memberikan layanan pendidikan secara gratis kepada masyarakat.
“Kami sedang merampungkan kajian untuk menentukan bentuk bantuan seperti apa yang tepat. Harapannya, sekolah swasta bisa ikut berperan memberi layanan pendidikan gratis, tentu dengan mekanisme yang telah diperhitungkan secara matang,” tambahnya.
Inisiatif ini, menurut Farhan, merupakan bagian dari visi jangka panjang Pemkot Bandung dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah kota.
Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya membantu masyarakat mengakses pendidikan, tetapi juga memperkuat kapasitas lembaga pendidikan non-negeri agar setara dalam pelayanan.
Dengan mendorong sinergi antara sektor publik dan swasta, Pemkot Bandung ingin menciptakan lingkungan belajar yang adil bagi seluruh anak di kota ini, tanpa membedakan latar belakang maupun jenis sekolah yang mereka pilih. (ADV)