Pemkot Bandung Perkuat Satgas Antirentenir, Siap Lindungi Warga dari Jeratan Pinjol Ilegal

SEWAKTU.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menunjukkan komitmen dalam melindungi warganya dari bahaya rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Salah satu upayanya adalah dengan menguatkan peran Satuan Tugas (Satgas) Antirentenir yang kini menjadi garda terdepan dalam melawan praktik pinjaman berbunga tinggi yang menjerat masyarakat.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menuturkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi kota yang pesat, masih banyak masyarakat yang terpinggirkan secara finansial.

Kelompok ini, menurutnya, kerap menjadi sasaran empuk praktik pinjaman ilegal karena keterbatasan akses ke layanan keuangan yang aman dan terjangkau.

Baca Juga: Kolaborasi dengan BI Jabar, Bandung Mantap Jadi Kota Sport Tourism dan Digital lewat QRIS Run dan Sunda Karsa Fest 2025

“Di tengah geliat pembangunan, masih ada masyarakat yang hidup dalam tekanan ekonomi. Ironisnya, mereka justru menjadi target empuk rentenir dan pinjol ilegal,” ujar Erwin saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Satgas Antirentenir di Nara Park, Selasa, 8 Juli 2025.

Ia menyebutkan bahwa pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga generasi muda kerap terjebak dalam lingkaran utang berbunga tinggi bukan karena kemalasan, melainkan karena tak memiliki pilihan finansial yang adil dan mudah diakses.

Lebih jauh, Erwin menekankan bahwa permasalahan rentenir tidak hanya berdampak pada ekonomi semata, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial, psikologis, bahkan moral masyarakat

Ia mencontohkan, tidak sedikit warga kehilangan usaha, rumah tangga terpecah, bahkan terjadi konflik sosial hanya karena utang yang tak terkendali.

Baca Juga: Respon Aduan Masyarakat, Pemkot Bandung Segera Perbaiki Jalan Naradireja Demi Kenyamanan Bersama

Untuk itu, Pemkot Bandung mengusung tiga strategi utama dalam mengatasi persoalan ini.

Pertama, menyediakan akses pembiayaan formal yang terjangkau melalui kerja sama dengan bank daerah, koperasi, dan lembaga keuangan mikro.

Kedua, memperluas literasi keuangan hingga ke tingkat RW melalui program inklusi ekonomi yang memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko pinjaman.

Ketiga, memperkuat ekosistem koperasi dan komunitas berbasis masjid serta kelurahan sebagai alternatif pusat akses keuangan rakyat.