Termasuk di dalamnya, dorongan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan mendukung sektor-sektor unggulan daerah.
Sebagai penunjang daya saing ekonomi, penataan ruang dan pembangunan infrastruktur juga mendapat porsi penting dalam arah kebijakan pembangunan Kota Bogor lima tahun ke depan.
Dalam agenda rapat paripurna yang sama, turut disampaikan pula Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026.
Dedie Rachim mengajak seluruh unsur DPRD untuk mengkaji secara komprehensif dokumen tersebut demi mewujudkan perencanaan anggaran yang tepat guna dan berdampak langsung bagi masyarakat.***