Pengamat politik menilai keputusan ini adalah kompromi strategis untuk meredakan eskalasi sosial yang semakin panas.
Sementara itu, pasar keuangan mulai menunjukkan stabilitas setelah sempat anjlok akibat ketidakpastian politik.
“Ini langkah awal yang bisa meredakan gejolak. Namun pemerintah perlu lebih transparan dalam kebijakan anggaran agar kepercayaan publik kembali pulih,” ujar analis politik Universitas Indonesia, Dedi Santoso.
Pencabutan tunjangan DPR ini menjadi salah satu keputusan paling berani Presiden Prabowo sejak menjabat.
Publik kini menantikan langkah lanjutan pemerintah dalam menjawab tuntutan reformasi struktural dan keadilan sosial.***