Pengamat politik menilai keputusan ini adalah kompromi strategis untuk meredakan eskalasi sosial yang semakin panas.
Sementara itu, pasar keuangan mulai menunjukkan stabilitas setelah sempat anjlok akibat ketidakpastian politik.
“Ini langkah awal yang bisa meredakan gejolak. Namun pemerintah perlu lebih transparan dalam kebijakan anggaran agar kepercayaan publik kembali pulih,” ujar analis politik Universitas Indonesia, Dedi Santoso.
Pencabutan tunjangan DPR ini menjadi salah satu keputusan paling berani Presiden Prabowo sejak menjabat.
Publik kini menantikan langkah lanjutan pemerintah dalam menjawab tuntutan reformasi struktural dan keadilan sosial.***
Artikel Terkait
Syahroni Pastikan Penghasilan DPR RI Jadi Manfaat untuk Warga di Daerah Pemilihan
1.250 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR/MPR
Aksi DPR Memanas, Bendera One Piece Berkibar di Gerbang Parlemen
Unjuk Rasa Depan DPR Berujung Massa Duduki Tol, Arus Kendaraan Terganggu
Kericuhan Aksi 25 Agustus di DPR, Water Cannon Dikerahkan Polisi
Puan Maharani Janjikan DPR Tetap Terbuka Terima Aspirasi Usai Aksi Demo 25 Agustus