SEWAKTU.com - Pemerintah mengalokasikan dana hampir Rp900 miliar untuk memperbaiki gedung DPRD serta berbagai fasilitas umum yang rusak akibat aksi unjuk rasa berujung ricuh.
Anggaran tersebut disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui pos dana darurat.
Kerusakan paling parah terjadi di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.
Layanan Transjakarta mencatat tujuh halte BRT terbakar habis dan 16 lainnya rusak berat hingga ringan.
Di daerah, salah satu insiden yang paling menyita perhatian publik adalah pembakaran Gedung DPRD Makassar.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan perhitungan kerugian telah dilakukan secara menyeluruh.
“Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung, hampir sekitar Rp900 miliar, hampir ya, total Rp800 sekian. Mulai dari ringan, berat, dan sedang,” ujarnya, Selasa (3/9).
Baca Juga: Pemkab Bogor Tegaskan Komitmen RSUD Bakti Pajajaran Tingkatkan Integritas Pelayanan
Menurut Dody, perbaikan fasilitas dilakukan bertahap sesuai tingkat kerusakan.
Untuk kategori ringan, seperti kaca pecah atau kerusakan kecil, ditargetkan selesai kurang dari satu minggu.
Sementara kerusakan sedang diperkirakan memerlukan waktu tiga hingga empat bulan, dan untuk bangunan dengan kerusakan berat, proses perbaikan bisa berlangsung hingga enam bulan.
Kementerian PU menekankan prioritas perbaikan diberikan pada fasilitas vital agar pelayanan masyarakat tidak terhenti terlalu lama.
Baca Juga: Menghilang Pasca Penjarahan, Rumah Eko Patrio Dibiarkan Kosong, Begini Kesaksian Petugas Keamanan