SEWAKTU.com – Ucapan kontroversial Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo dari PDIP, soal “merampok uang negara” telah berujung pada pemecatan dirinya dari partai.
Namun kasus ini tidak berhenti di Gorontalo. Dampaknya meluas ke ranah politik nasional, memunculkan pertanyaan besar tentang citra partai, etika politik, hingga strategi menghadapi tahun-tahun politik mendatang.
Awalnya, video itu hanya ramai di Gorontalo. Namun karena sifat viral media sosial, dalam waktu singkat kasus ini masuk headline media nasional. Nama Wahyudin Moridu bahkan menjadi trending topik.
Baca Juga: Suara Rakyat Gorontalo soal Wahyudin Moridu: Kami Merasa Dikhianati
Isu ini menegaskan bahwa pernyataan seorang pejabat lokal bisa dengan cepat memengaruhi persepsi publik di tingkat nasional. Di era digital, tidak ada batas antara politik lokal dan nasional.
Langkah PDIP: Menyelamatkan Citra
Pemecatan Wahyudin oleh DPP PDIP adalah langkah strategis untuk mengendalikan kerusakan citra. Namun, bagi sebagian analis, keputusan itu datang setelah publik sudah terlanjur marah.
“Damage sudah terjadi. Pemecatan hanya mengurangi dampak, tapi tidak menghapus ingatan publik,” kata seorang pengamat politik nasional.
Harta Minus: Pukulan bagi Narasi Antikorupsi
Publikasi LHKPN Wahyudin yang menunjukkan harta minus Rp 2 juta semakin memperburuk citra. Narasi partai-partai politik tentang transparansi dan integritas pejabat publik dipertanyakan.
KPK pun turun tangan untuk mengecek laporan tersebut. Bagi publik, hal ini bukan sekadar kasus personal, tapi simbol krisis integritas yang lebih luas di tubuh pejabat publik.
Reaksi Publik Nasional
Gelombang kritik datang bukan hanya dari Gorontalo, tetapi juga dari berbagai kota di Indonesia. Hashtag terkait kasus ini sempat masuk trending di X (Twitter).