“Ini bukti bahwa rakyat sudah sangat sensitif dengan isu korupsi,” ujar seorang aktivis antikorupsi di Jakarta. “Candaan tentang merampok uang negara tidak bisa lagi ditoleransi.”
Kasus Wahyudin bisa berdampak pada elektabilitas PDIP, tidak hanya di Gorontalo, tetapi juga di wilayah lain. Publik menilai partai harus memperketat seleksi kader.
Analis politik menilai, menjelang Pilkada 2025 dan Pemilu 2029, isu integritas akan semakin krusial. Partai yang gagal menjaga moral kadernya bisa kehilangan dukungan signifikan.
Baca Juga: Video Viral DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu: Dari Harta Minus hingga Pemecatan PDIP
Momentum untuk Reformasi Politik
Kasus ini membuka peluang lebih luas bagi wacana reformasi politik. Ada dorongan agar pejabat publik tidak hanya transparan dalam harta, tetapi juga diuji etika dan integritas secara berkala.
“Harus ada standar baru. Jangan hanya seleksi administratif, tapi juga uji mental dan etika. Kasus Wahyudin membuktikan celah besar di sistem kita,” kata seorang akademisi di Jakarta.
Baca Juga: Ucapan Rampok Uang Negara, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Dipecat PDIP
Kasus Wahyudin Moridu adalah contoh bagaimana isu lokal bisa bertransformasi menjadi pelajaran nasional. Ucapan singkat bisa mengguncang citra partai sebesar PDIP, memicu intervensi KPK, dan memantik diskusi luas tentang integritas pejabat.
Di era politik digital, setiap kata pejabat publik bisa jadi bom waktu. Pesan yang tersisa jelas: integritas dan kehati-hatian bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.