Namun, kasus Cipongkor menunjukkan adanya celah besar dalam implementasi di lapangan. Evaluasi mendesak perlu dilakukan agar insiden serupa tidak terjadi di daerah lain.
Menurut data Dinas Kesehatan Jawa Barat, tahun 2024 saja terjadi 8 kasus keracunan massal di sekolah, meskipun tidak semuanya terkait MBG. Hal ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam program berskala besar.
Reaksi Pemerintah
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyatakan pihaknya sudah mengerahkan seluruh sumber daya kesehatan.
“Fasilitas kita siagakan penuh. Semua pasien harus tertangani,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesehatan diminta turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk revisi mekanisme pengadaan dan distribusi makanan MBG.
Risiko dan Solusi
Para pengamat menilai ada risiko sistemik yang harus segera ditangani:
- Risiko kesehatan anak – program seharusnya meningkatkan gizi, bukan memunculkan penyakit.
- Risiko kepercayaan publik – jika berulang, masyarakat bisa menolak MBG, padahal manfaatnya besar.
- Risiko hukum – penyedia makanan bisa dikenakan sanksi bila terbukti lalai.
Baca Juga: Hari Batik Nasional Sebagai Inspirasi Dekorasi Rumah Minimalis
Solusinya meliputi:
- Pengawasan dapur penyedia makanan oleh tim gabungan (Dinkes, BPOM, Pemda).
- Audit kualitas menu MBG secara berkala.
- Distribusi dengan cold chain (rantai dingin) untuk daerah jauh.
- Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan harian.
Kasus Cipongkor adalah alarm keras bahwa program nasional sebesar MBG tidak bisa sekadar berjalan di atas kertas. Implementasi di lapangan harus dijaga ketat agar tujuan menyehatkan anak bangsa benar-benar tercapai.
Penyelidikan masih berlangsung, namun jelas bahwa ke depan, setiap langkah perbaikan harus dilakukan agar tragedi serupa tak lagi terulang.***