news

Pemprov Jabar Fokus Bangun Desa Penghasil Pajak di Kawasan Industri, Dedi Mulyadi: Desanya Harus Bersih dan Berkembang

Rabu, 15 Oktober 2025 | 17:32 WIB
Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Desa Industri Harus Setara dengan Kemajuan Pabriknya. (Foto/Humas Pemprov Jabar.)

SEWAKTU.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memusatkan perhatian pada pembangunan desa-desa yang berada di sekitar kawasan industri mulai tahun 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah dengan kontribusi pajak tinggi terhadap pendapatan daerah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa desa yang menjadi pusat aktivitas industri seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Ia menilai, selama ini desa sebagai penghasil pajak sering kali luput dari prioritas pembangunan.

Baca Juga: Pemkab Bogor Siap Hidupkan Kembali Car Free Day di Jalan Tegar Beriman, Rudy Susmanto: InsyaAllah Pekan Depan..

“Ada pabrik di situ, maka desa di sana harus menjadi prioritas untuk dibangun sampai tuntas,” ujar Dedi Mulyadi, atau yang akrab disapa KDM, saat membuka Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertema Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurut KDM, ketimpangan antara kemajuan industri dan kondisi sosial di sekitar pabrik harus segera diatasi.

Ia menyoroti masih banyak desa yang memiliki kontribusi besar terhadap pajak daerah, namun fasilitas publik, infrastruktur, dan pelayanan dasarnya tertinggal.

“Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya tidak dibangun, lingkungannya juga tidak diperhatikan,” ujarnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Resmikan Aplikasi Nyari Gawe, Solusi Digital Pencari Kerja Jawa Barat

KDM juga menyinggung hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dan perusahaan di wilayah industri.

Ia menilai, komunikasi yang baik perlu dibangun agar kegiatan sosial desa, seperti peringatan Maulid Nabi atau HUT RI, tidak selalu bergantung pada bantuan perusahaan.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan rencananya untuk meninjau langsung data pajak yang dihimpun oleh pemerintah pusat.

Langkah ini, katanya, penting untuk memastikan desa yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah mendapatkan prioritas pembangunan.

Halaman:

Tags

Terkini

KPK Gelar OTT di Banten, 9 Orang Langsung Diamankan

Kamis, 18 Desember 2025 | 17:42 WIB