Pada 24 November 2025, setelah berdialog dengan masyarakat adat, pemuka gereja, dan pendamping lapangan, ia mengumumkan bahwa pemerintah provinsi merekomendasikan penutupan operasional TPL.
Menurutnya, konflik agraria di Buntu Panaturan telah melewati batas waktu yang bisa ditoleransi.
Rekomendasi itu kini berada di tangan pemerintah pusat. Pada 26 November, manajemen TPL menghadiri RDP bersama Komisi XIII DPR dan Kemenkumham namun belum ada keputusan final yang dihasilkan.
Baca Juga: Kritik Pedas Raline Shah soal Banjir Sumatra Viral di Media Sosial
Jejak Singkat PT Toba Pulp Lestari: Dari Indorayon ke TPL
TP L bukan pemain baru dalam industri kehutanan Indonesia. Perusahaan ini:
- Awalnya bernama PT Inti Indorayon Utama
- Didirikan tahun 1983 oleh Sukanto Tanoto
- Berganti nama menjadi PT Toba Pulp Lestari pada 2004
- Listing di Bursa Efek Indonesia sejak 1990
Selama lebih dari dua dekade, kontroversi seputar operasionalnya sudah menjadi bagian dari sejarah perusahaan: sengketa lahan, penolakan masyarakat adat, hingga tudingan pencemaran lingkungan.
Konflik antara TPL dan masyarakat adat Lamtorus Sihaporas telah berlangsung sejak 2018. Tuduhan masyarakat meliputi:
- Pengambilalihan ruang hidup
- Perubahan tutupan hutan
- Bentrokan di lapangan dan tindakan intimidatif
Tahun 2025 menjadi titik eskalasi baru. Berulang kali aksi protes digelar, baik di lapangan maupun di pusat pemerintahan.
Oktober 2025, Komisi XIII DPR membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menelusuri akar konflik.
Bagi banyak aktivis lingkungan, lokasi perusahaan yang dekat dengan kawasan ekosistem Danau Toba menjadi kekhawatiran tersendiri.
Baca Juga: Ucapan Haru Ji Chang Wook soal Banjir Sumatra
Tanggapan Resmi dari TPL: Semua Tuduhan Dibantah
Di tengah gelombang kritik, TPL menyampaikan klarifikasi. Menurut Anwar Lawden, Direktur & Sekretaris Perusahaan TPL:
"Seluruh kegiatan perusahaan mengacu pada standar konservasi dan mengikuti regulasi yang berlaku.”