SEWAKTU.com -- Beberapa pihak memberikan usul bahwa Pemilu 2024 diundur dinilai sebuah alasan yang tidak masuk akal. Hal itu karena hasil survei kepuasan publik kepada Presiden yang dijadikan tolak ukurnya.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan bawha apabila argumen tersebut yang dipakai, Arya juga menyinggung soal survei opini publik seperti yang dilakukan Indikator Politik.
Seperti ia mengutip pada September 2021 dan Desember 2021 itu justru menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat atau diatas 70 persen masyarakat tidak setuju kepada perpanjangan masa jabatan presiden atau masyarakat tetap menginginkan jabatan presiden itu maksimal hanya 5 tahun dan bisa dipilih sekali lagi di periode selanjutnya.
Baca Juga: 1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Isi Kepres Jokowi
Indikator juga melakukan survei terhadap kelompok elite seperti akademisi, wartawan, pengamat kebijakan, hingga civil society.
"Itu justru penolakan kelompok elite tersebut terhadap wacana perpanjangan masa jabatan itu justru lebih tinggi lagi sekitar 90 atau 93 persen kelompok elite menolak perpanjangan masa jabatan," terang Arya dalam dukusi publik bertajuk 'Tolak Penundaan Pemilu 2024' yang digelar secara daring, Sabtu 26 Februari 2022.
Selanjutnya, ia juga merinci hasil survei tersebut. Dimana, menurut pilihan publik ketika pemilu 2019, sekitar 58,9 hampir 60 persen publik yang memilih Jokowi dalam pemilu sebelumnya juga menolak wacana tersebut.
Bahkan, porsi yang besar juga terlihat pada pemilihnya Prabowo Subianto yakni 87,8 persen menolak.
"Apa poinnya? Penggunaan alasan kepuasan publik untuk mendorong perpanjangan masa jabatan itu jelas tidak masuk akal, tidak berdasarkan bukti," terangnya.
"Karena buktinya, berdasarkan survei opini publik tadi mayoritas publik justru tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan. Ini bagian pertama, kenapa gagasan penundaan pemilu itu tidak masuk akal," jelasnya.***