Nama Bupati Bogor Ade Yasin Langsung Lenyap dari Wikipedia Usai OTT KPK, Digantikan dengan Sosok Ini

SEWAKTU.com -- Mendadak nama Ade Yasin yang terakhir menjadbat sebagai Bupati Bogor menghilang dari daftar Wikipedia, setelah politisi PPP itu ditetapkan menjadi tersangka OTT KPK perihal kasus suap.

Sekarang, di Wikipedia hadir nama Iwan Setiawan yang merupakan Plt Bupati Bogor yang tadinya adalah Wakil Bupati Bogor.

Langsung menghilangnya nama Ade Yasin di Wikipedia terbongkar, setelah membuka daftar nama Bupati Bogor dari Wikipedia.

"Petahana, Iwan Setiawan (Pelaksana Tugas) sejak 28 April 2022," dikutip dari isi Wikipedia.

Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK, DPP PPP Akan Beri Bantuan Hukum

Seperti diberitakan, KPK sudah menjadikan delapan tersangka, sebagai pemberi suap yaitu Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Nama Bupati Bogor Ade Yasin menghilang dari Wikipedia. Foto/Wikipedia.

Lalu empat tersangka penerima suap, antara lain pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Pada konstruksi perkara, KPK mengatakan bahwa AY berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk TA 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

Baca Juga: Sebelum Kena OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Dijadwalkan Dampingi Kedutaan Hungaria di Puncak Hari Ini

Lalu BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.

Tim pemeriksa yang terdiri atas ATM, AM, HNRK, GGTR, dan Winda Rizmayani ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Sekitar Januari 2022, KPK menduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK dengan IA dan MA dengan tujuan mengkondisikan susunan tim audit interim.

KPK mengungkapkan AY menerima laporan dari IA bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini "disclaimer". Selanjutnya, AY merespons dengan mengatakan "diusahakan agar WTP".