Resmi Bercerai, Isu Pernikahan Kontrak Arhan-Azizah untuk Kepentingan Politik Ayah Azizah Kembali Mencuat

SEWAKTU.com — Kabar mengejutkan datang dari pasangan muda, Pratama Arhan dan Azizah Salsha.

Di usianya yang baru menginjak tahun kedua, bahtera rumah tangga mereka berada di ujung perpisahan.

Pratama Arhan diketahui telah melayangkan gugatan cerai talak terhadap Azizah pada 1 Agustus 2025 di Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten.

Baca Juga: Profil Lengkap Arhan Pratama, Si 'Lempar Lembing' Timnas Indonesia yang Gugat Cerai Azizah Salsha

Proses perceraian ini terbilang cepat. Dalam dua kali persidangan yang telah digelar, baik Arhan maupun Azizah tidak pernah hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum.

Alhasil, pada sidang kedua yang berlangsung Senin (25/8), gugatan cerai Pratama Arhan diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, lantaran pihak tergugat, Azizah Salsha, tidak pernah hadir.

"Sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat," ujar Juru Bicara Pengadilan Agama Tigaraksa, Sholahudin.

Isu perceraian ini tak hanya menyeret nama kedua pasangan, tetapi juga Andre Rosiadi, ayah Azizah yang juga seorang anggota DPR RI.

Baca Juga: Pratama Arhan Resmi Gugat Cerai Azizah Salsha, Adanya Pihak Ketiga dalam Rumah Tangganya?

Pernikahan Azizah dan Arhan yang dilangsungkan pada Agustus 2023, enam bulan sebelum pemungutan suara Pileg 2024, membuat Andre Rosiadi dituding sengaja memanfaatkan popularitas Arhan sebagai bintang Timnas Indonesia untuk mendongkrak suaranya.

Tudingan ini kian santer beredar di media sosial.

Banyak warganet yang menyindir Andre dengan mengaitkan pernikahan anaknya dengan perolehan suaranya di Pileg 2024, di mana Andre Rosiadi berhasil meraih 114.914 suara dan terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari dapil Sumatera Barat I.

"Kontrak nikahnya udah habis ya pak? Kan kemarin buat naikin suara," tulis akun @jfr***. Komentar serupa juga membanjiri laman media sosial lainnya.

Baca Juga: Bupati Bekasi Lantik 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tegaskan Fokus pada Pelayanan Publik