SEMUA ULAH JOKOWI! PT Freeport Bukan Lagi milik Amerika, Tapi Dikontrol Penuh Indonesia

SEWAKTU.com -- Presiden Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia kini berada dalam kendali penuh Indonesia, tidak lagi menjadi milik Amerika Serikat.

Hal ini menandai perubahan signifikan dalam kepemilikan saham perusahaan tambang emas tersebut, dengan Indonesia kini memiliki mayoritas saham sebesar 51%.

Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki saham sebesar 9%, namun melalui proses negosiasi yang intensif, Indonesia berhasil mengambil alih mayoritas saham perusahaan ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.

Baca Juga: Gak Punya Malu, 8 Artis Hidup Mewah & Foya Foya Hasil dari Mencuri Uang Rakyat

PT Freeport Indonesia, yang merupakan afiliasi langsung dari Freeport McMoRan asal Amerika Serikat, telah lama menjadi perusahaan kontroversial di Indonesia.

Operasinya yang meliputi penambangan tembaga, emas, dan perak di Papua telah menimbulkan berbagai kontroversi.

Sejarah Freeport di Indonesia dimulai pada tahun 1967, ketika pemerintah Soeharto mengeluarkan undang-undang tentang penanaman modal yang memungkinkan Freeport masuk ke Indonesia.

Penandatanganan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dan Freeport menjadi langkah awal dari kehadiran perusahaan tersebut di Indonesia.

Baca Juga: Nama Najwa Shihab Terseret Lingkaran Korupsi Rp271 T Timah, Sudah Dibidik Lama Kejagung RI

Namun, kontrak awal antara Freeport dan Indonesia menuai kritik karena memberikan keistimewaan kepada Freeport, termasuk pembebasan pajak selama beberapa tahun dan pemotongan pajak yang signifikan.

Setelah melalui berbagai perundingan, Indonesia akhirnya berhasil meningkatkan kepemilikannya dalam PT Freeport Indonesia menjadi 51%.

Dengan kepemilikan mayoritas saham ini, Jokowi menegaskan bahwa sekitar 70% hingga 80% pendapatan dari Freeport akan masuk ke kas negara.

Proses negosiasi ini memang tidak mudah, namun merupakan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

Selain perubahan kepemilikan saham, pemerintah juga sedang mempersiapkan revisi regulasi terkait perpanjangan kontrak Freeport.