Papua Menolak Keras Program Transmigrasi Presiden Prabowo, Separatis Akan Ancam Bunuh Warga Transmigran di Papua

SEWAKTU.com -- Kelompok bersenjata Papua Merdeka mengancam akan membunuh warga non-Papua yang datang ke Tanah Papua. Ancaman ini merupakan bentuk penolakan kelompok separatis tersebut terhadap program transmigrasi ke Bumi Cenderawasih yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM), Sebby Sambom, menegaskan bahwa Tanah Papua hanya diperuntukkan bagi masyarakat asli Papua. "Markas Pusat TPNPB menyatakan penolakan terhadap program transmigrasi yang digagas Presiden Indonesia Prabowo Subianto," ujar Sebby dalam siaran pers TPNPB - OPM yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Sebby juga menyatakan, "Jika pemerintah Indonesia mengabaikan pernyataan TPNPB ini, kami siap untuk membunuh para pendatang di Papua."

Baca Juga: Jawaban Budie Arie, Terkait Judi Online 11 Orang Pegawai Kekomdigi Ditangkap PolisiTelah Menetapkan 14 Orang Tersangka

Menurut Sebby, TPNPB-OPM menegaskan bahwa program transmigrasi tersebut adalah bagian dari upaya pendudukan. “Para pendatang adalah bagian dari pendudukan ilegal yang datang ke Papua untuk merampas tanah leluhur kami, bangsa Papua,” kata Sebby.

Sebby juga menyampaikan bahwa TPNPB-OPM meminta Presiden Prabowo untuk tidak menjalankan pemerintahannya dengan melaksanakan program pemindahan penduduk dari luar Papua ke Tanah Papua. “Pemerintah Indonesia segera hentikan program transmigrasi ke Papua,” tegasnya.

Presiden Prabowo mencanangkan rencana untuk menghidupkan kembali program transmigrasi, yaitu memindahkan sebagian masyarakat, terutama dari Pulau Jawa, ke wilayah-wilayah dengan tingkat populasi rendah. Salah satu daerah yang telah lama menjadi tujuan transmigrasi adalah Papua.

Baca Juga: Prabowo Akan Laksanakan Rapat Perihal UU Cipta Kerja, Rumus Hitungan Upah Minimum Regional 2025 Akan Segera Diubah

Program transmigrasi ini, selain bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan di era pemerintahan Prabowo. Para transmigran akan diberikan lahan untuk perkebunan di daerah baru mereka.

Saat ini, program transmigrasi tersebut belum terealisasi. Namun, penolakan di Papua sudah mulai bermunculan, dengan aksi-aksi demonstrasi yang digelar untuk menolak program ini.

Beberapa tokoh lokal di Papua khawatir program transmigrasi tersebut dapat semakin meminggirkan orang asli Papua (OAP). Selain itu, program ini juga dinilai dapat memicu konflik sosial terkait perebutan lahan adat milik warga Papua.*** Raihan Saesar Ramadhan