Arsyad Rasjid Ikut Menemani Prabowo Ke Cina Sebagai Ketua Umum Kadin

SEWAKTU.com -- Dua tokoh terkemuka dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie, turut serta dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Cina pada 8-11 November 2024. Namun, posisi Ketua Umum Kadin dijabat oleh Arsjad Rasjid, bukan Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto, menjelaskan bahwa Arsjad berangkat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, sementara Anindya hadir sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Penugasan ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, yang menjadi dasar hukum pengangkatan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2021-2026.

"Sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dan Kepres yang saya sebutkan sebelumnya, posisi Pak Anin dalam lawatan ini atau di mana pun adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia. Jadi saya tegaskan lagi, posisi Pak Anindya Bakrie adalah Ketua Dewan Pertimbangan," ujar Firlie dalam Konferensi Pers Persiapan Musyawarah Nasional Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Selasa (12/11/2024).

Baca Juga: Respons Hamas Ketika Amerika Serikat Anggap Israel Tidak Terbukti Melanggar Hukum Terkait Tingkat Bantuan Ke Gaza

Selain itu, posisi Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin semakin diperkuat dengan undangan dari Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) yang menginginkan kehadirannya sebagai satu-satunya perwakilan dunia usaha Indonesia. Arsjad, yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Indika Energy, juga diundang langsung oleh Istana Negara untuk mendampingi Prabowo dalam lawatannya ke beberapa negara, termasuk Cina dan Amerika Serikat.

"Selanjutnya, dalam wawancara dengan CGTN, salah satu media utama di Tiongkok, Pak Arsjad Rasjid menegaskan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan pemerintah, salah satunya melalui pertemuan Kadin Indonesia dalam acara tersebut," jelas Firlie.

Meskipun kepemimpinan Arsjad di Kadin Indonesia masih diakui publik, dualisme kepemimpinan yang terjadi saat ini menyebabkan kebingungan di kalangan mitra kerja Kadin. Situasi ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan dari kamar dagang di berbagai negara mitra, tetapi juga dari kedutaan dan pemerintah negara-negara mitra dagang Indonesia.

Baca Juga: Bima Arya Akan Edarkan Surat Penghentian Sementara Waktu Penyaluran Bantuan Sosial Per Hari Ini: Terkecuali Daerah Yang Terkena Bencana

"Apa yang kami jelaskan itu sederhana dan langsung to the point. Jadi, hal ini jelas, terutama bagi foreign chambers. Selama legitimasi tetap melekat pada Kadin yang dipimpin Pak Arsjad Rasjid, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2022," tambahnya.

Dengan adanya kebingungan ini, Kadin Indonesia berencana untuk segera menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan dengan mempercepat Musyawarah Nasional (Munas), yang seharusnya digelar pada 2026, atau paling cepat dua bulan sebelum tanggal Munas yang telah ditetapkan. Dalam Munas tersebut, Arsjad dipastikan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai Ketua Kadin Indonesia.

"Ketua Umum Arsjad Rasjid sudah menyatakan secara terbuka bahwa beliau tidak akan mencalonkan diri lagi pada Munas yang akan datang. Saya ulangi, Arsjad Rasjid tidak akan maju lagi pada Munas yang akan datang," tegas Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra. ***

(Raihan Saesar Ramadhan)