SD dan SMP Swasta Ditetapkan Gratis, Komisi X Minta Pemerintah Tindak Lanjut

SEWAKTU.com - Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi membuat gebrakan besar di dunia pendidikan. Lewat putusan terbarunya, MK menetapkan bahwa pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta, wajib diselenggarakan secara gratis.

Ini berarti, SD dan SMP swasta tidak boleh lagi membebankan biaya kepada peserta didik untuk kegiatan belajar mengajar.

Dilansir dari ragaminspirasi.id ,bahwa keputusan ini langsung jadi topik hangat di berbagai kalangan. Dari orang tua murid, pengelola sekolah swasta, hingga pemerintah daerah ikut ramai membahas dampaknya.

Banyak yang mengapresiasi langkah ini sebagai bentuk nyata dari upaya menghadirkan keadilan pendidikan. Namun di sisi lain, muncul juga pertanyaan besar soal bagaimana kebijakan ini bisa dijalankan.

Komisi X DPR yang membidangi pendidikan pun langsung bereaksi. Mereka meminta pemerintah bergerak cepat untuk menindaklanjuti putusan tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Komisi X Desak Revisi Skema BOS

Salah satu hal yang langsung disoroti oleh Komisi X adalah skema Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Selama ini, dana BOS menjadi penopang utama untuk sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta mendapat porsi yang lebih kecil dan dengan persyaratan tertentu.

Dengan adanya putusan MK, Komisi X menilai pemerintah harus segera mengkaji ulang mekanisme dana BOS agar bisa mengakomodasi kebutuhan sekolah swasta yang kini diwajibkan menggratiskan biaya pendidikan.

Menurut Komisi X, tidak adil jika sekolah swasta diwajibkan memberi layanan gratis tapi tidak mendapat dukungan finansial yang memadai.

Oleh karena itu, mereka mendorong Kementerian Pendidikan untuk membuka dialog dengan semua pihak dan menyusun regulasi baru yang jelas dan adil.

Tantangan Sekolah Swasta

Banyak sekolah swasta saat ini masih mengandalkan biaya dari orang tua siswa untuk menutupi operasional harian. Mulai dari gaji guru, fasilitas kelas, hingga kegiatan belajar mengajar.

Jika tidak lagi bisa menarik iuran, maka pemerintah harus hadir memberikan dukungan agar kualitas pendidikan tidak menurun.

Beberapa pengelola sekolah swasta juga sudah menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka mendukung prinsip pendidikan gratis, tapi meminta agar diberikan waktu transisi dan kejelasan mengenai sumber pendanaan.

Di sinilah letak pentingnya revisi skema BOS. Dana BOS bisa menjadi jembatan agar sekolah swasta tetap bisa berjalan sambil memenuhi kewajiban baru sesuai dengan putusan MK.

Pemerintah Diminta Bergerak Cepat

Komisi X mendorong pemerintah untuk tidak menunda tindak lanjut putusan ini. Jika tidak ada langkah konkret, maka akan muncul kebingungan di tingkat sekolah dan daerah. Terlebih, tahun ajaran baru sudah semakin dekat.