Bupati Bogor Pimpin Rapat Evaluasi APBD 2025, Ingatkan Jajarannya Tekankan Integritas dan Utamakan Pelayanan Publik

SEWAKTU.com - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin langsung rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Serbaguna I Sekretariat Daerah, Cibinong, pada Selasa (1/7), dihadiri seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Turut mendampingi dalam rakor tersebut, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemkab untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan dan pemanfaatan anggaran berjalan secara efektif dan akuntabel.

Baca Juga: Polemik Bandung Zoo Kian Kusut, Wali Kota Farhan Serahkan Penanganan Hukum ke Kejati

Dalam arahannya, Rudy menegaskan bahwa anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah sejatinya merupakan amanah dari masyarakat yang harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang optimal.

“Laksanakan tugas dengan baik. Anggaran yang ada adalah titipan rakyat. Maka kembalikan dalam wujud pelayanan terbaik untuk mereka,” tegas Rudy kepada jajaran perangkat daerah.

Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kerja sama lintas sektor.

Sinergi dan koordinasi antarlembaga dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Dorong Misi Unggul dalam RPJMD Jadi Arah Kerja Nyata, Christian Budiman: Bukan Sekadar Dokumen

“Rakor ini bukan hanya ajang evaluasi, tetapi juga penguatan sinergi. Pemerintah daerah harus hadir secara nyata melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran,” tambahnya.

Rudy juga menyoroti pentingnya integritas dalam setiap proses pelaksanaan APBD. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan adalah kunci kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

Dengan rakor ini, Pemkab Bogor berharap setiap perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pembangunan serta mampu menjalankan anggaran secara maksimal sesuai prioritas yang telah ditetapkan. (ADV)