Demo Ojol di Monas Ricuh, Lima Tuntutan Ditegaskan

SEWAKTU.com - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025). Aksi yang awalnya berlangsung damai sejak pagi hari itu mulai memanas menjelang sore, sekitar pukul 16.28 WIB.

Ketegangan meningkat saat massa mulai berusaha mendobrak barikade besi yang telah dipasang oleh aparat kepolisian. Beberapa peserta aksi bahkan terlihat menyalakan suar (flare), menciptakan situasi yang menegangkan di antara kerumunan massa dan aparat keamanan yang berjaga.

Pihak kepolisian berupaya menjaga ketertiban dengan melakukan imbauan melalui pengeras suara agar peserta aksi tetap tenang dan tidak terprovokasi. Petugas juga secara berulang meminta massa untuk mundur dan menghindari tindakan anarkis, seperti membakar benda-benda di lokasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, turut hadir di lapangan untuk memastikan situasi tetap terkendali.

Baca Juga: Tak Mampu Bayar Ambulans, Jenazah Bayi di Makassar Dibawa Pakai Ojol Sejauh 53 KM

Aksi protes ini dipicu oleh sejumlah persoalan yang dinilai telah lama membebani para pengemudi ojol. Mereka membawa lima tuntutan utama yang dianggap krusial demi terciptanya keadilan dan perlindungan dalam sektor transportasi berbasis aplikasi.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa tuntutan pertama adalah mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau Undang-Undang khusus yang secara spesifik mengatur tentang transportasi online. Para pengemudi berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil langkah cepat untuk mewujudkan hal tersebut.

Tuntutan kedua terkait dengan besaran potongan biaya oleh aplikator. Massa meminta agar potongan setiap orderan diturunkan menjadi maksimal 10 persen. Mereka menilai bahwa skema pemotongan saat ini, yang bisa mencapai hingga 50 persen, sangat merugikan dan menurunkan penghasilan pengemudi secara signifikan.

Baca Juga: Ojol Bawa Jenazah ke Pangkep, Ortu Disebut Gak Punya Biaya Buat Sewa Ambulans

Tuntutan ketiga dan keempat menyoroti kebutuhan akan regulasi yang jelas terhadap tarif pengantaran makanan dan barang, serta perlunya audit investigatif terhadap operasional perusahaan aplikator. Para pengemudi menilai belum ada pengawasan ketat terhadap mekanisme kerja dan sistem pembagian pendapatan oleh perusahaan teknologi transportasi tersebut.

Tuntutan terakhir berfokus pada penghapusan sistem aceng (pembatasan order), slot, dan multi order. Mereka menganggap sistem-sistem tersebut menimbulkan beban kerja berlebih dan kerap menyebabkan konflik antara pengemudi dan pelanggan. Salah satu kasus yang disinggung adalah insiden di Yogyakarta, di mana seorang pengemudi terlibat perselisihan dengan pelanggan akibat keterlambatan pengantaran yang disebabkan sistem multi order yang membingungkan.

Aksi ini menjadi gambaran jelas atas keresahan yang selama ini dirasakan para pekerja di sektor transportasi online. Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan konkret dinilai mendesak demi menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Ojol Ancam Gelar Aksi Besar-Besaran Jika Subsidi BBM Dihapus

Para pengemudi berharap, suara mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata dalam bentuk regulasi yang berpihak pada keadilan dan perlindungan kerja di tengah pesatnya perkembangan industri digital transportasi. Pemerintah pun diharapkan dapat segera membuka ruang dialog dan merespons aspirasi para pengemudi sebelum ketegangan sosial semakin meluas.