Ahmad Sahroni Kritik Mekanisme OTT KPK, Soroti Penangkapan di Makassar

SEWAKTU.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyampaikan kritik terhadap pola operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, lembaga antirasuah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan waktu penangkapan, terutama ketika melibatkan kepala daerah atau tokoh politik.

Dalam rapat Komisi III DPR dengan KPK yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/8), Sahroni menyoroti kasus penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang dilakukan pada Kamis (7/8) malam di Makassar. Penangkapan tersebut terjadi setelah Abdul Azis menghadiri acara Rakernas Partai NasDem, sehingga memunculkan perhatian besar dari publik.

Sahroni menilai momen itu seharusnya dapat diantisipasi agar tidak menimbulkan kesan politis. Ia menegaskan, jika penangkapan memang harus dilakukan, ada baiknya KPK berkomunikasi lebih dulu dengan pimpinan partai terkait, sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu.

Baca Juga: Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Soroti Isu Nasional dan Internasional

Politikus NasDem tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga marwah partai dan menghindari kesalahpahaman publik. Ia menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan, namun tetap memperhatikan aspek koordinasi agar tidak menciptakan persepsi yang keliru.

Menurutnya, dengan adanya komunikasi lebih awal, partai politik pun bisa membantu proses penyerahan kader atau pejabat yang bersangkutan kepada KPK. Dengan begitu, proses hukum tidak hanya berjalan lebih lancar, tetapi juga memperlihatkan adanya sikap kooperatif dari semua pihak.

Meski demikian, kritik yang disampaikan Sahroni tidak dimaksudkan untuk melemahkan kerja KPK. Sebaliknya, ia menilai koordinasi yang lebih baik justru dapat memperkuat integritas lembaga antirasuah dan mencegah adanya spekulasi yang merugikan.

Baca Juga: Sempat Jalani Perawatan, Anggota DPR RI Alamuddin Dimyati Rois Meninggal Dunia Usai Kecelakaan yang Dialami di Tol Pemalang-Batang

Sahroni menegaskan, DPR tetap mendukung penuh langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Namun, menurutnya, perbaikan dalam aspek teknis dan komunikasi menjadi hal penting agar setiap operasi tidak menimbulkan dampak politik yang berlebihan.