Tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025, antara lain:
- Pembentukan tim investigasi independen terkait dugaan kekerasan aparat pada 28–30 Agustus.
- Penghentian kriminalisasi terhadap demonstran dan aktivis.
- Penegasan agar TNI kembali ke barak dan tidak dilibatkan dalam pengamanan sipil.
- Sementara tuntutan jangka panjang dengan tenggat 31 Agustus 2026 meliputi:
- Pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Reformasi menyeluruh di DPR dan partai politik.
- Audit independen kinerja DPR.
- Peninjauan ulang Undang-Undang Cipta Kerja.
Aparat Intensifkan Patroli
Menanggapi situasi keamanan, Polda Metro Jaya bersama TNI menggelar patroli skala besar dengan melibatkan 350 personel gabungan.
Patroli ini menyasar berbagai wilayah Jakarta, termasuk jalur alternatif dan gang-gang kecil.
Baca Juga: Kota Solo Alami Kerugian Rp 13,8 Miliar, Pemkot dan Warga Gotong Royong Pulihkan Fasilitas Umum
Karoops Polda Metro Jaya, Kombes I Ketut Gede Wijatmika, menyebut kegiatan itu bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Kami pastikan patroli masuk hingga ke gang-gang kecil supaya semua wilayah terjangkau,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Kami apresiasi peran warga menjaga lingkungan masing-masing,” tambahnya.***
Artikel Terkait
Demo Besar Pati Pecah, Warga Sebut Terbesar Sejak Reformasi Tolak Kenaikan PBB-P2
Ribuan Warga Pati Demo Besar, DPRD Setujui Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo
Pasca Demo di DPRD Pati Memanas, Personel Polri Sigap Bersihkan Area dan Pulihkan Kondisi
Warganet Soroti Aksi Bersih-Bersih Aparat Pasca Demo DPRD Pati
Puan Maharani Janjikan DPR Tetap Terbuka Terima Aspirasi Usai Aksi Demo 25 Agustus
Siapa Itu Pascol? Streamer Game Nyentrik yang Hebohkan Demo DPR 25 Agustus