Cerita di Balik Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis yang Berujung Trauma

Pemerintah Menjawab Kekhawatiran

Menanggapi keresahan masyarakat, pemerintah berjanji memperketat pengawasan. BPOM dan Kemenkes menggelar investigasi, sementara dapur katering di beberapa daerah sudah dihentikan operasionalnya sampai memenuhi standar higienitas.

Presiden sendiri menegaskan bahwa program ini tidak akan dihentikan, namun akan diperbaiki. “Ini program untuk masa depan anak-anak kita. Tapi kami harus memastikan keamanan dan kualitas makanannya,” ujarnya.

Baca Juga: Pro-Kontra Program MBG: Antara Gizi Murid, Risiko Keamanan Pangan, dan Alarm Serius Pemerintah

Menggali Akar Masalah

Dari investigasi awal, sejumlah penyebab muncul:

• Rantai distribusi panjang yang membuat makanan basi.
• Kurangnya fasilitas pendingin dalam transportasi.
• Dapur katering seadanya di daerah terpencil.
• Minim sosialisasi gizi di sekolah.

Seorang ahli gizi menekankan bahwa masalah ini bisa diatasi jika ada standar yang sama di seluruh daerah, bukan hanya di kota besar.

Baca Juga: Kondisi Fahmi Bo Semakin Memburuk, Publik Diingatkan Pentingnya Cek Kesehatan Sejak Dini

Harapan Anak dan Orang Tua

Meski trauma masih terasa, banyak siswa yang berharap program ini tetap berjalan. “Saya ingin tetap ada makan gratis, tapi jangan bikin sakit lagi,” kata Budi dengan wajah polos.

Orang tua pun menegaskan hal yang sama: mereka tidak menolak program, tapi ingin pemerintah benar-benar serius dalam pengawasan.

Kasus keracunan massal membuka mata kita semua bahwa kebijakan tidak hanya soal angka dan anggaran, tetapi tentang manusia nyata: anak-anak yang seharusnya dilindungi dan orang tua yang menggantungkan harapan pada negara.

Program makan gratis masih punya potensi besar, tapi kepercayaan publik hanya bisa kembali jika pemerintah mampu membuktikan bahwa setiap piring makanan aman, sehat, dan benar-benar layak dikonsumsi.***