Aturan Baru Subsidi BBM dan Gas 3 Kg 2026, Masyarakat Wajib Terdaftar BPS

Berikut kriteria lengkap yang ditetapkan pemerintah:

1. Terdaftar di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik BPS.
2. Memiliki NIK aktif dan valid yang akan digunakan untuk verifikasi di pangkalan.
3. Termasuk dalam kategori ekonomi desil 1–7, yaitu warga miskin dan rentan.
4. Melakukan pembelian di pangkalan resmi, bukan di warung biasa.
5. Melengkapi dokumen pendukung, seperti rekening atau identitas lain jika diminta.

Sementara itu, masyarakat mampu diimbau tidak lagi memakai LPG 3 kg bersubsidi, melainkan beralih ke LPG nonsubsidi 5,5 kg atau 12 kg.

Tujuan dan Harapan

Kebijakan ini bukan semata soal menghemat APBN, tapi juga membangun keadilan sosial.

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah bisa memastikan bahwa setiap rupiah subsidi benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.

Selain itu, sistem ini juga memperkuat transformasi digital sektor energi. Penggunaan NIK dalam transaksi LPG dan BBM menjadi langkah penting menuju integrasi data sosial-ekonomi nasional.

Baca Juga: Pemprov Jabar Fokus Bangun Desa Penghasil Pajak di Kawasan Industri, Dedi Mulyadi: Desanya Harus Bersih dan Berkembang

Tantangan di Lapangan

Namun, jalan menuju sistem baru ini tidak selalu mulus.
Masih banyak tantangan yang harus dihadapi:

• Tidak semua warga memahami perubahan mekanisme pembelian LPG.
• Beberapa data belum sepenuhnya sinkron antara BPS, Dukcapil, dan ESDM.
• Infrastruktur digital di daerah terpencil belum memadai.

Untuk itu, pemerintah akan memperbanyak sosialisasi langsung ke masyarakat, terutama ke wilayah pedesaan dan pelosok.

Suara Masyarakat

Baca Juga: Pemkab Bogor Siap Hidupkan Kembali Car Free Day di Jalan Tegar Beriman, Rudy Susmanto: InsyaAllah Pekan Depan..

Beberapa warga menyambut baik kebijakan ini. Mereka menilai sistem baru bisa mencegah kecurangan.

Namun, sebagian lain masih khawatir, terutama mereka yang belum sempat memperbarui data kependudukan.

"Selama ini sering lihat orang kaya beli gas 3 kg. Kalau nanti pakai NIK, mungkin bisa lebih adil,” ujar Lina, warga Bekasi, saat ditemui di pangkalan LPG.