SEWAKTU.com – Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyampaikan kritik terhadap penanganan kasus suap Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Ia menilai lambatnya proses hukum di masa kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya menjadi penyebab utama munculnya asumsi liar dan narasi politisasi hukum di masyarakat.
"Ini sebenarnya kekeliruan dari pimpinan KPK lama. Kalau OTT dilakukan sejak awal, kasus ini seharusnya sudah selesai pada 2019 atau 2020," ujar Rudianto di Jakarta, Selasa (24/12).
Lambatnya Penanganan Jadi Pemicu Asumsi Publik
Menurut Rudianto, operasi tangkap tangan (OTT) pada kasus suap semestinya dapat diselesaikan lebih cepat karena bukti pemberi, penerima, dan perintah sudah jelas.
Lambatnya penanganan membuat Harun Masiku masih berkeliaran bebas hingga kini, sementara narasi negatif terus berkembang di tengah masyarakat.
"Kalau pimpinan KPK sebelumnya lebih cepat menuntaskan proses OTT, tidak akan ada persepsi liar seperti ini. Kasus ini bisa selesai dengan lebih baik," tambahnya.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, Ini Tiga Kandidat Pengganti Sekjen PDIP
Rudianto menegaskan bahwa Komisi III DPR RI mendukung penuh langkah penegakan hukum yang profesional dan bebas dari tendensi politik.
Ia berharap KPK dapat segera menyelesaikan kasus suap Harun Masiku untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi tersebut.
"Kita ingin penegakan hukum yang tidak sekadar mencari-cari kesalahan. Ketika KPK mengungkap kasus, masyarakat harus yakin tidak ada unsur politik atau target tertentu di baliknya," tegasnya.
Baca Juga: Waduh! Hasto Jadi Tersangka Pasca Pemecatan Keluarga Jokowi dari PDIP, Jhon Sitorus: Belum selesai..
Melalui pernyataannya, Rudianto meminta agar KPK lebih cepat dan transparan dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk kasus Harun Masiku.