Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan kontrak sosial antara negara dan rakyat.
“Jika SPM tidak dijalankan, artinya negara gagal hadir di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Tito juga menyoroti pentingnya sistem layanan darurat nasional terpadu seperti 911 di Amerika Serikat.
Ia menilai Indonesia perlu memiliki sistem serupa agar layanan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan keamanan bisa dijangkau melalui satu nomor panggilan.
“Warga yang mengalami kondisi darurat seperti serangan jantung atau ketakutan di malam hari harus tahu ke mana harus menghubungi. Ini bagian dari pelayanan dasar yang harus segera dibenahi,” pungkas Tito.
Penganugerahan SPM Awards 2025 ini menjadi bukti konsistensi dan komitmen Pemkab Bogor dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (ADV)