Langkah awal yang bisa dilakukan adalah menyusun aturan turunan dari putusan MK. Selain itu, perlu juga dilakukan pendataan ulang terhadap sekolah swasta yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan negara. Dengan data yang akurat, alokasi dana bisa lebih tepat sasaran.
Kementerian Pendidikan juga diminta membuka ruang dialog dengan asosiasi sekolah swasta, organisasi guru, dan pemerintah daerah.
Keterlibatan semua pihak penting agar kebijakan ini berjalan lancar dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pendidikan Berkualitas untuk Semua
Berita hari ini mengatakan esensi dari putusan MK ini adalah memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapat pendidikan dasar yang berkualitas tanpa hambatan biaya.
Ini sejalan dengan semangat dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Namun kualitas pendidikan tidak hanya soal gratis atau tidak. Ketersediaan guru yang kompeten, fasilitas yang layak, dan kurikulum yang sesuai juga menjadi faktor penting.
Maka dari itu, reformasi pendidikan tidak bisa berhenti di soal pembebasan biaya saja, tapi harus dibarengi dengan perbaikan sistem secara menyeluruh.
Komisi X juga mengingatkan bahwa sekolah swasta selama ini berperan besar dalam mendukung sistem pendidikan nasional.
Banyak sekolah swasta yang berkualitas dan menjadi pilihan utama orang tua. Maka peran mereka harus tetap dihargai dan didukung dalam kerangka kebijakan baru ini.
Putusan MK tentang pendidikan gratis di sekolah swasta menjadi langkah berani yang bertujuan menghadirkan keadilan pendidikan bagi semua.
Tapi agar bisa benar-benar diterapkan, dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan komitmen penuh dari pemerintah.
Komisi X sudah menyuarakan harapan masyarakat. Kini tinggal menunggu langkah nyata dari pemerintah pusat, terutama Kementerian Pendidikan, untuk menyusun kebijakan lanjutan.
Jangan sampai semangat baik ini malah menimbulkan kebingungan atau melemahkan kualitas pendidikan di sekolah swasta.
Karena pada akhirnya, pendidikan adalah hak semua anak. Dan tugas negara adalah memastikan hak itu bisa dirasakan oleh siapa pun, di mana pun, tanpa terkecuali. ***