SEWAKTU.com – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, turut hadir dalam rapat koordinasi penting bersama Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang membahas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di wilayah Jawa Barat.
Kegiatan tersebut digelar pada Selasa (16/7) di Lembur Pakuan, Subang, dan diikuti seluruh kepala daerah se-Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menyampaikan sejumlah arahan terkait capaian kinerja pemerintahan daerah, termasuk menyoroti performa Pemkab Bogor yang mencatat pertumbuhan ekonomi impresif sepanjang tahun 2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipaparkan pada 14 Juli 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor mencapai 5,21 persen.
Angka tersebut melampaui rata-rata nasional yang berada di level 5,03 persen dan Jawa Barat di angka 4,95 persen.
Capaian ini menempatkan Kabupaten Bogor dalam jajaran 10 besar daerah dengan LPE tertinggi di provinsi tersebut.
Selain itu, indikator makro pembangunan menunjukkan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bogor yang cukup baik.
Persentase penduduk miskin pada 2024 tercatat 7,05 persen—lebih rendah dibanding angka kemiskinan nasional (8,57 persen) dan provinsi (7,46 persen).
Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem berada di 0,52 persen, menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu dari lima daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem terendah di Jawa Barat.
Dari sisi keuangan daerah, data Ditjen Bina Keuangan Daerah mencatat bahwa realisasi pendapatan APBD Kabupaten Bogor per 14 Juli 2025 telah mencapai 50,07 persen, menjadikannya daerah dengan realisasi tertinggi keenam di Jawa Barat.
Kabupaten Bogor juga masuk dalam kategori "Kapasitas Fiskal Sedang", sebuah klasifikasi yang hanya ditempati oleh empat kabupaten di Indonesia—yang berarti pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pusat berada dalam komposisi seimbang.
Bupati Rudy Susmanto yang hadir bersama Sekda dan jajaran Pemkab Bogor menyampaikan bahwa kehadirannya dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.