"Menurut saya, ketika anggarannya sudah bersifat earmarked, yang tidak bisa digunakan untuk belanja lain, saya rasa jumlah anggaran yang sudah disediakan bisa dimaksimalkan untuk pemenuhan kebutuhan formasi ASN yang ada di Kabupaten Garut," jelas Iwan.
"Karena kalau tidak dipergunakan untuk ASN Guru, maka dananya tidak bisa (digunakan). Tetap dihitung sebagai dana yang sudah harus diprotek untuk kebutuhan ASN P3K Guru," tambah Iwan.
Menurut Iwan, Pemkab Garut bisa saja mengajukan revisi formasi PPPK 2022 dan revisi anggaran. Sebab, dananya sudah disediakan dan tidak bisa digunakan untuk membiayai kegiatan lain, selain gaji ASN.
"Karena sebenarnya dalam tata kelola kita, revisi itu selalu saja dimungkinkan. Misalnya, kalau ada kondisi yang memang harus melakukan revisi, maka harus dilakukan, terutama (yang) sudah spesifik penggunaannya, itu bisa diakomodasi," tandas Iwan.
Hingga kini, 600 guru swasta lulus PG masih menantikan penempatan mereka di sekolah negeri di Garut tahun ini. Pada sisi lain, guru honorer sekolah negeri juga sedang was-was digusur guru swasta lulus PG yang akan membanjiri sekolah negeri di Garut. ***