Rahasia Besar Seleksi P3K 2022 Bocor, Kemendagri Wanti-wanti Jangan Sampai Jokowi Tahu

Ira meminta kepada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (DGTK) Kemendikbudristek untuk mensosialisasikan kepada pemerintah daerah bahwa gaji P3K dibebankan kepada Pemda.

"Nah itu tolong teman-teman DGTKI ditegaskan sekali lagi bahwa ini (gaji guru P3K) diambil dari DAU mereka (Pemda) masing-masing," pinta Ira.

Ira juga menyoroti kebijakan Kementerian Keuangan terkait pembatasan belanja pegawai masksimal 30 persen dari total belanja daerah.

"Kalau DAU-nya tidak bertambah, belanja 30 persen yang tanpa P3K saja, mereka sudah pas-pasan. Nah sekarang mereka disuruh tambah P3K," cetus Ira.

Ia meminta DGTK menyikapi kebijakan persentase belanja pegawai Pemda yang bertambah akibat adanya penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dari P3K Guru.

"Belum lagi P3K lain karena tahun depan Kemepan RB sudah mengeluarkan instruksi bahwa tidak ada lagi honorer, yang ada hanya PNS dan P3K," jelas Ira.

Lebih jauh Ira menjelaskan, pengadaan P3K guru saja sudah membuat belanja daerah lebih dari 30 persen. Apalagi nanti kalau ditambah dengan P3K Kesehatan dan P3K tenaga teknis lainnya.

Diketahui, dalam seleksi P3K 2022, pemerintah membuka seleksi P3K Guru, seleksi P3K tenaga kesehatan, dan seleksi P3K tenaga teknis.

Ia meminta instansi pusat, terutama Kemenpan RB, Kemendikbudristek, dan Kementerian Keuangan agar memikirkan langkah terbaik ke depan agar tidak didemo P3K.

"Jangan sampai terjadi hal yang sama. Kita harus pikirkan baik-baik. Supaya ke depan tidak ada konflik, terutama para P3K jangan sampai demo," tegas Ira.

Ia khawatir guru lulus passing grade (PG) yang belum dapat formasi dan guru yang sudah diangkat jadi P3K tapi belum digaji, akan melakukan aksi demonstrasi.

Ira mewanti-wanti hal itu tidak terjadi agar Presiden Jokowi tidak tahu permasalahan yang terjadi dalam seleksi P3K 2022.

"Kalau demo nih, repot nih kita ya nanti, apalagi kalau sampai Presiden tahu permasalahan tentang kita, diupload di medsos dan lain-lain, kurang nyaman," imbuhnya.

"Jadi kita sebagai pemerintah harus bijak untuk menyikapai bagaimana dan harus transparan. Berapa yang harus ditransfer, berapa yang harus ditambahkan APBD, ini harus transparan," tegas Ira seraya berharap seleksi P3K 2022 berjalan sesuai harapan. ***