Kabar Gembira untuk Tenaga Honorer yang Dihapus pada Desember 2024, Jokowi Beri Kado Spesial Khusus Tes CASN Tahun Ini

SEWAKTU.com - Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan rencana pemerintah untuk membuka 2,3 juta formasi dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.

Keputusan ini diambil untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan harapannya terkait penanganan tenaga non-ASN dalam waktu dekat.

Dalam rincian pengumuman CASN 2024, pemerintah berencana membuka total 2.302.453 formasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 690.822 formasi akan dialokasikan untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang utamanya ditujukan bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Baca Juga: Sinopsis Film Aquaman and The Lost Kingdom, Petualangan Sengit Raja Atlantis Melawan Musuh Terkuat

Sementara itu, jumlah formasi yang disediakan untuk kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mencapai 1.605.694.

Posisi PPPK ini akan difokuskan pada penyelesaian permasalahan tenaga honorer melalui alih status mereka menjadi PPPK.

Pengadaan PPPK tersebut bersifat inklusif, mencakup instansi di tingkat pusat maupun daerah, dan mencakup sektor kesehatan, pendidikan (guru), dan teknis.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap masalah tenaga honorer, yang sebelumnya diperkirakan mencapai 1,6 juta orang yang belum mendapatkan status kepegawaian.

MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas sebelumnya telah mengungkapkan bahwa tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK melibatkan berbagai sektor, termasuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (THK-2) sebanyak 130.495 orang dan tenaga honorer umum sebanyak 1.475.694 orang.

Anas menyampaikan bahwa pemerintah telah merumuskan rencana untuk menangani nasib 1,6 juta tenaga honorer tersebut, termasuk eks THK-2 dan tenaga honorer umum.

Baca Juga: Panduan Syarat Pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK 2024 Sampai Cara Bikin Akun, Tutorial Lengkap Sampai Ikut Tes

Namun, ia menegaskan perlunya berkonsultasi lebih lanjut dengan Komisi II DPR RI.