SEWAKTU.com - Komisi X DPR akan perjuangkan nasib tenaga honorer guru agar bisa diangkat menjadi PPPK.
Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menyelesaikan pemetaan tenaga honorer termasuk guru sebelum akhir Desember mendatang.
Seperti diketahui bahwa tenaga honorer guru merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK melalui CASN 2024.
Dalam rapat kerja komisi X DPR pada tanggal 17 Januari 2024, Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi X DPR mengatakan bahwa ada sekitar 400 ribu tenaga honorer guru yang terdata lulus passing grade, ada sekitar 12 ribu yang belum diangkat menjadi PPPK.
Dede Yusuf juga memiliki harapan besar agar dalam CASN 2024 ini tenaga honorer guru yang belum terangkat bisa terserap melalui CASN 2024 ini.
Baca Juga: CATAT! UU ASN 2023 Resmi Disahkan, Tenaga Honorer Sudah Tak Bisa Lagi Isi Posisi ASN yang Pensiun
Ia juga menyatakan akan selalu memperjuangkan nasib tenaga honorer guru agar bisa diangkat menjadi PPPK.
“Hari ini saya cukup terharu karena menerima apresiasi ini. Bagi kami, ini ada peristiwa yang besar karena memang ini bukan perjuangan yang mudah. Sampai saat ini kami masih berjuang agar guru honorer bisa menjadi PPPK," ujar Dede Yusuf dikutip dari laman dpr.go.id pada Jumat, 19 Januari 2024.
Ia juga akan mengawal PP turunan UU ASN 2023 yang sedang dikaji pemerintah, dengan harapan bisa menghasilkan aturan yang bijak sehingga akan lebih adil dalam rekrutmen ASN, ia juga akan mendorong tenaga honorer yang berjuang melalui UU ASN tersebut.
“Kami akan mengawal pembahasan PP UU ASN dengan 'siapa mendahulukan apa' sehingga menghasilkan aturan yang bijak. Sehingga, bisa lebih adil dalam rekrutmen ASN ini. Tentu, kawan-kawan (honorer) yang berjuang, kami dorong," ujar Dede.
Tidak hanya Dede yang menyatakan siap untuk mengawal nasib tenaga honorer ini untuk menjadi PPPK, tapi Muhammad Nur Purnamasidi juga memiliki niat yang sama seperti Dede.
Menurutnya guru adalah penentu nasib masa depan, maka dari itu ia berniat untuk menarik guru ke pusat agar diurus Negara sehingga kesejahteraannya terjamin.
“Profesi guru yang ini menentukan nasib masa depan bangsa kita. Sudah, yang berkaitan dengan urusan profesi guru, kita tarik ke pusat saja. Biar negara yang mengurus guru agar standarisasi kesejahteraan guru terpenuhi,” ujarnya.